JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana membentuk kurikulum pendidikan nasional yang baru yang akan digunakan pada 2021 mendatang. Di dalam draf penyederhanaan kurikulum dan asesmen nasional itu terdapat permasalahan, yaitu penghapusan mata pelajaran sejarah di SMK.
Hal ini pun dirasa terburu-buru oleh banyak pihak. Padahal baru beberapa bulan kurikulum baru ini diusulkan oleh Mendikbud Nadiem Makarim, di mana sebenarnya membuat kurikulum itu membutuhkan waktu yang lama, seperti kurikulum 2013 yang dibahas sejak 2011 dan baru diimplementasikan pada 2013.
Menanggapi adanya kejanggalan kenapa Kemendikbud terburu-buru dalam penyederhanaan kurikulum, Mantan Ketua Tim Pengembang K13 Said Hamid Hasan mengatakan dirinya mendapat informasi, penyesuaian kurikulum itu diinisiasi oleh Sampoerna Foundation.
"Pagi ini saya dapat informasi pemikirnya itu dari Sampoerna Foundation," ungkapnya, Senin (21/9), dilansir Jawaspos.com.
Pihak yang berwenang, seperti Pusat Kurikulum dan Buku (Puskurbuk) Kemendikbud pun kata dia tidak terlalu dilibatkan dalam pembahasan penyederhanaan mapel. Puskurbuk lebih ke teknisnya.
"Pertama yang saya ketahui ya mungkin, pengembangnya itu hanya sebagian dari teman Puskurbuk, tapi mereka sebetulnya lebih banyak teknisnya. Pemikirnya justru bukan dari Puskurbuk. Bukan orang kurikulum, bahkan ada yang baru lulus (pendidikan) tahun lalu, jadi ini suatu persoalan," ujarnya.
Bahkan, lebih parahnya Puskurbuk diminta untuk tidak terlalu banyak bicara mengenai hal ini. Semua yang terkait penyederhanaan kurikulum bersifat rahasia.
"Puskurbuk ada yang tahu, karena ada yang terlibat juga beberapa. Mereka juga mengatakan ini rahasia, ini rahasia," imbuhnya.
Menurutnya, perubahan kurikulum pun tidak ada masalah. Namun, yang terpenting dalam pembahasan ini adalah transparansi, padahal ini demi kebaikan pendidikan Indonesia.
"Saya perubahan kurikulum itu tidak masalah, tapi kan konsepnya itu harus jelas terbuka, karena perkembangan hidup kita menyebabkan kita harus berubah dalam kurikulum. Itu bekerjanya semacam satu secret, satu kerja rahasia, tidak boleh bocor. Kenapa harus menjadi rahasia. Ini untuk orang banyak, kenapa harus rahasia," jelasnya.
Padahal, pada saat dia bersama timnya merancang K13, itu dilakukan secara terbuka meskipun hanya berbentuk draf. Semua pihak yang berkepentingan dilibatkan, namun sekarang kenapa pembahasan dilakukan secara diam-diam.
"Itu diangkat dan dibicarakan, didiskusikan. Itu bukan berarti dia menjadi rahasia, dia kita sebut draf satu bulan ini, jadi memang sifatnya terbuka. Kemudian kita sosialisasikan ke setiap perguruan tinggi, kemudian ke setiap wilayah," tutup Said.
Menanggapi hal itu, anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Fadli Zon menyebut penyederhanaan kurikulum yang diinisiasi oleh Sampoerna Foundation merupakan sebuah skandal.
"Kalau pernyataan dlm berita ini benar, bahwa inisiasi penyederhanaan kurikulum yg menghapus mapel sejarah datang dr Sampoerna Foundation, maka ini bisa dibilang sbh skandal. Harus segera ada klarifikasi dr Mendikbud Nadiem @Kemendikbud_RI", tulisnya di akun twitter @fadlizon, (22/9).
Kalau pernyataan dlm berita ini benar, bahwa inisiasi penyederhanaan kurikulum yg menghapus mapel sejarah datang dr Sampoerna Foundation, maka ini bisa dibilang sbh skandal. Harus segera ada klarifikasi dr Mendikbud Nadiem @Kemendikbud_RI . https://t.co/YT579Zhtlk
— FADLI ZON (IG: fadlizon) (@fadlizon) September 21, 2020
"Setelah Djarum - kini Sampoerna sdh jauh masuk atur kebijakan secara terbuka", tulis Mantan Sekretaris BUMN Said Didu menanggapi isu serupa.
Setelah Djarum - kini Sampoerna sdh jauh masuk atur kebijakan secara terbuka https://t.co/KO0bsqLfpy
— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) September 22, 2020
COMMENTS