KONFRONTASI -Presiden Joko Widodo didesak untuk menggratiskan tes Polymerase Chain Reaction (PCR) usai terungkap dugaan dua menteri terlibat skandal bisnis PCR.
Desakan itu disampaikan langsung oleh Dewan Pimpinan Nasional Serikat Rakyat Mandiri Indonesia (DPN SRMI) saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis siang (18/11).
Pantauan di lokasi, sekitar hampir 100 orang ini menggelar unjuk rasa dengan membawa berbagai atribut. Massa aksi yang mayoritas dari kalangan ibu-ibu ini juga terlihat membawa sebuah manekin keranda yang bertuliskan "Korban PCR" serta beragam spanduk.
Massa aksi meminta KPK untuk menindaklanjuti laporan yang telah dilayangkan oleh Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) soal dugaan bisnis PCR yang melibatkan Erick Thohir dan Luhut Binsar Pandjaitan.
"Mendesak KPK untuk segera menindaklanjuti laporan Prima dengan pendekatan hukum yang independen dan transparan," ujar Ketua Umum (Ketum) DPN SRMI, Wahida Baharuddin saat ditemui Kantor Berita Politik RMOL di lokasi aksi.
Menurut Wahida, tes PCR merupakan barang yang penting dan vital yang harus disediakan secara massal dan gratis oleh negara di tengah pandemi Covid-19.
"Sayangnya, sejak awal pandemi hingga gelombang kedua yang menjangkiti jutaan orang dan membunuh ratusan ribu warga negara, tes PCR diserahkan ke mekanisme pasar. Harganya sempat mencapai di atas Rp 2 juta," kata Wahida.
Mahalnya tes PCR tersebut dianggap memperburuk situasi pandemi di Indonesia. Karena, banyak warga negara terutama kalangan miskin yang tidak bisa mengakses PCR.
"Di basis pengorganisiran SRMI, ada banyak kejadian kematian dengan gejala Covid-19 yang terlambat tertangani karena keterlambatan pendeteksian dan mahalnya tes PCR," terang Wahida.
Apalagi, pemerintah memberlakukan tes PCR sebagai syarat perjalanan dengan harga yang mahal di saat rakyat sedang kesulitan.
"Menuntut Presiden Joko Widodo untuk menggratiskan tes PCR untuk seluruh rakyat Indonesia," pungkas Wahida.(RMOL)
COMMENTS