JAKARTA-Good governance atau pemerintahan yang baik menjadi norma. Sehingga prinsip keterbukaan, akuntabilitas, transparansi, dan inklusivitas merupakan keniscayaan.
Begitu yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di Opening Plenary OGP (Open Government Partnership) Global Summit 2021 yang digelar Korea Selatan pada Rabu (15/12).
Itu merupakan rangkaian kegiatan yang akan berlangsung hingga Jumat (17/12). Pada Opening Plenary, sejumlah kepala negara dan pemerintahan memberikan pidatonya.
Jokowi sendiri menggarisbawahi, prinsip good governance menjadi sangat esensial di masa pandemi, khususnya untuk memastikan kebijakan anggaran dan bantuan sosial agar tepat sasaran. Termasuk juga memberikan layanan publik yang inklusif, menangani disinformasi dan hoax.
"Intinya, kepercayaan publik adalah kuncinya. Trusted government sangat penting agar pemerintahan efektif," tegas Jokowi.
Demi menjamin kepercayaan publik, Jokowi menambahkan, pihaknya melakukan dua hal, yaitu terus memperkuat partisipasi publik dan memperkokoh inovasi digital yang inklusif.
"Di Indonesia, kami telah mengembangkan kanal pengaduan terpadu, yaitu LAPOR, yang terhubung dengan lebih 600 lembaga pemerintah di pusat dan di daerah. Sejak tahun 2015, LAPOR telah melayani lebih dari 1 juta aspirasi dan aduan masyarakat," tutur Jokowi.
Menurut Jokowi, digitalisasi pelayanan publik akan berdampak pada meningkatnya efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Digitalisasi juga dapat mengurangi potensi korupsi, penyelewenangan, dan justru mengakselerasi sektor ekonomi.
"Transformasi digital harus inklusif, termasuk menjamin akses bagi UMKM. karena itu lah indonesia menjadikan tranformasi digital menjadi salah satu prioritas kekeuatan di G20," pungkasnya.(mr/rm)
COMMENTS