Sebagai contoh, RR memberikan tanggapan pernyataan Ketua Umum Pro Demokrasi (ProDem) Iwan Sumule soal aksi borong saham putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep.
Seperti diketahui, Kaesang membuat kejutan setelah dalam sebuah laporan disebutkan pengusaha muda itu memborong saham sebuah perusahaan senilai Rp92,2 miliar.
"Kepo kali tuh aktifis Prodem ? Kaesang Borong Saham Frozen Food Rp 92,2 Miliar, Aktivis ProDem Kepo: Duitnya dari Mana Nih? Wong harta Jokowi hanya Rp64 milyar ?," ujar Rizal Ramli (RR) melalui akun Twitter @RizalRamli, Selasa, 7 Desember 2021.
Sebelumnya Iwan Sumule menyinggung kekayaan para pejabat yang naik di saat sebagian rakyat mengalami kesusahan di masa pandemi. Termasuk Kaesang yang dianggapnya semakin kaya.
"Selain Luhut Panjaitan yang tambah kaya, anak @jokowi, Kaesang, pun semakin kaya. Pemimpin harus bisa meyakinkan rakyat bisa mengatur dan memberi hidup rakyatnya lebih baik dari harapan hidup rakyat itu sendiri. Keserakahan dan ketamakan bisa mencelakakan manusia," ujar Iwan Sumule melalui akun Twitter-nya.
Sedangkan Nicho Silalahi, aktivis ProDem lainnya mempertanyakan sumber dari uang Kaesang yang digunakan untuk memborong saham tersebut.
"Setelah anak dan mantu jadi walikota kini sibungsu beli saham ± 92 M. Uang dari mana nih?" cuit Nicho.
"Di saat rakyat kesulitan ekonomi die menjadi pengusaha sukses. Ternyata Pandemik bukan saja meningkatkan Harta pejabat saja tapi juga meningkatkan harta anak pejabat loh. Hebat ya Covid," imbuhnya.
Hal di atas jadi contoh kecil di media dan publik dimana perlu saling control saling imbang harus ditegakkan demi demokrasi yang amanah karena Kaesang mendadak banyak uang di tengah amanat derita rakyat, sehingga publik sangat curiga darimana uangnya sebanyak itu?.
Kini Oligarki menguasai DPR-RI, istana dan parpol sehingga demokrasi kriminal makin mencekam ekesutif, legislatif dan yudikatif, dan Indonesia menuju jurang kehancuran. Bukan hanya kehancuran ekonomi dimana korupsi merajalela dan utang ribuan trilyun rupiah oleh pemerintah, BUMN dan swasta tak terbayar, namun juga kehancuran peradaban dan kebudayaan akibat dominasi uang di segala bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif. Politik uang sudah berkuasa dan mengorbankan moral-etika sehingga bangsa ini berjalan menyimpang dari UUD45 asli dan Pancasila.
***
(catatan Umar Hamdani MA, inteligensia muda NU kultural, pengasuh pesantren nahdliyin dan alumnus STF Driyarkara/ UIN Jakarta/ berbagai sumber)
COMMENTS