JAKARTA-Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah menanggapi wacana pembubaran OJK yang saat ini tengah berkembang di DPR.
Menurut Ketua DPW PAN ini mencuatnya pembubaran OJK sendiri berkembang lantaran kinerja lembaga pengawasan industri keuangan memiliki kinerja buruk.
“Saya pikir hal tersebut (pembubaran OJK) tidak menutup kemungkinan akan terjadi melihat kinerja OJK dalam hal pengawasan yang buruk seperti sekarang ini,” ungkap dia ditulis, Sabtu, (25/1/2020).
Tidak hanya itu, kata dia, fungsi dan kewenangan yang ada pada OJK mesti dikritisi. Sebab, lanjut dia, fungsi dan kewenangan tersebut seperti tidak dijalankan dengan maksimal.
Najib menegaskan kinerja keuangan perusahaan-perusahaan BUMN mereka jalankan semaunya dan imbasnya saat ini terlihat compang-camping. Itu semua terjadi salah satu faktornya karena lemahnya pengawasan oleh OJK.
“Kinerja pengawasan OJK perlu di evaluasi,” ujarnya.
Selain kinerja yang mesti dievaluasi, menurut Najib, perlu dipikirkan juga adanya lembaga pengawas OJK.
“Keberadaan dewas OJK sangat mendesak,” katanya.
Namun demikian, ungkap dia, selain wacana pembubaran, ada sebagian masyarakat yang menghendaki agar OJK dikembalikan fungsi dan kewenangannya seperti sebelumnya.
“Ada desakan OJK dikembalikan ke Bank Indonesia (BI) dan desakan itu sudah mulai disuarakan oleh masyarakat,” terang Najib.
Adapun terkait skandal Jiwasraya, Najib mengingatkan agar lembaga tersebut tidak menutup-nutupi apa yang diketahuinya selama ini.
“Untuk menjaga kredibilitas OJK, perlu ada transparansi dalam penyelesaian Jiwasraya,” tutupnya.(mr/kpen)
COMMENTS