JAKARTA-49 warganegara asal Cina yang diduga merupakan tenaga kerja asing sebuah korporasi di Kendari, Sulawesi Utara menuai polemik di kalangan masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, kedatangan mereka legal dan tidak ada masalah. Sedangkan dari sisi Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah belum juga memberikan keterangan terkait rombongan orang dari Cina tersebut.
“Harusnya Menko Kemaritiman dan Investasi serta Menakertrans tidak berpolemik amatiran di publik. Karena fokus publik bukan sekadar perizinan kerja, tetapi kecemasan masyarakat terhadap 49 TKA asal China yang masuk tanpa prosedur pengarantinaan sesuai arahan presiden dan WHO,” ucap Masinton lewat siaran persnya, Kamis (19/3).
Menurutnya, baik Menko Luhut dan Menaker Ida tidak membaca undang-undang dan tidak memahami Keppres No7/2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019 (Covid19).
“Kementerian dan lembaga yang tidak masuk dalam gugus tugas penanganan corona hendaknya disiplin dalam tugasnya membantu presiden menanggulangi penyebaran virus corona. Jangan memberikan informasi yang menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat,” papar anggota Komisi III DPR RI ini.
Ia kemudian menyampaikan imbauan Ketua DPR RI, Puan Maharani agar pemerintah menggunakan mekanisme penyampaian informasi satu pintu. Sesuai UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 26, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang valid dari otoritas pemerintah.
“Penanggulangan bencana nonalam virus corona adalah kerja bersama seluruh elemen bangsa. Seluruh penyelenggara negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus bekerja profesional membantu dan melayani rakyat dalam mengatasi virus corona,” jelasnya.
“Rakyat menunggu kerja profesional kita semua sebagai penyelenggara negara gotong royong bersama seluruh elemen bangsa mengatasi virus corona. Tetap semangat, gerakkan semua pikiran dan tenaga untuk Indonesia keluar dari darurat virus corona,” tutupnya.(mr/rm)
COMMENTS