Pilitikus Demokrat: Persoalan Penundaan Pilkada Bukan Karena Pandemi, Tapi Pemerintah Kelola Negara Secara Amatiran

JAKARTA- Situasi pandemi Covid-19 di tanah air yang masih tinggi, membuat masyarakat dilanda kekhawatiran akan muncul klaster baru saat pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Terlebih lagi, belum ada gelagat dari Pemerintah maupun KPU untuk menunda perhelatan demokrasi di banyak daerah tersebut. Terkesan, pemerintah ingin memaksakan Pilkada tetap digelar tahun ini meski jumlah kasus positif Covid-19 masih terus bertambah tinggi.

Menurut politikus Partai Demokrat, Taufik Rendusara, memaksakan tetap menggelar Pilkada karena masa jabatan kepala daerah akan habis pada tahun ini adalah sebuah upaya yang salah kaprah.

"KPU jalankan fungsinya sesuai aturan. Tetapkan calonnya. Lalu tunda pemilihannya. Mendagri tunjuk Plt. Sesederhana itu," ucap Taufik Rendusara melalui akun Twitter pribadinya, Senin (21/9).

Ditambahkannya, jangan sampai Pilkada Serentak yang dipaksakan ini akan menjadi akal-akalan pihak tertentu agar menang dalam pemilihan kepala daerah melalui jumlah anggota DPRD hasil Pemilu 2019.

Sehingga, Taufik Rendusara pun mengkritik cara kerja pemerintah yang seperti tidak prorakyat, jika tetap memaksakan menggelar Pilkada meski kondisi tidak memungkinkan.

"Persoalannya bukan Pilkada di tengah Wabah. Tapi punya pemerintahan yang memimpin dan mengelola negara dengan cara amatiran begini," tegas Taufik Rendusara.

Kita bisa apa? Ya cuma ikhlas selama 3 tahun lagi," tandasnya. (Rmol)