JAKARTA- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 25 Agustus 2020 lalu mengeluarkan draft Penyederhanaan Kurikulum dan Asesmen Nasional.
Isi yang tertuang di draft tersebut adalah rencana penghapusan mata pelajaran sejarah sebagai salah satu bentuk penyederhanaannya.
Tak perlu waktu lama, kabar mengenai dihilangkanya mata pelajaran sejarah kian memanas.
Menuai banyak reaksi, terlebih saat nama Samperna Foundation disebut-sebut sebagai inisiator penyederhanaan kurikulum tersebut.
Kabar penghapusan mata pelajaran sejarah pun membuat jagat Twitter menjadi riuh.
Sejumlah tokoh ikut mengomentari hal tersebut, diantaranya disampaikan Hidayat Nur Wahid dan Fadli Zon.
Lewat akun Twitternya, mantan Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan, bila benar penyederhanaan kurikulum yang menghilangkan mata pelajaran sejarah diinisiasi Sampoerna Foundation tanpa persetujuan DPR, ini merupakan bentuk pengabaian.
"Bila Benar 'Penyederhanaan Kurikulum yang Hilangkan Mapel Sejarah, Diinisiasi Sampoerna Foundation', tanpa persetujuan dengan DPR, maka ini bentuk pengabaian terhadap peraturan UU yang bisa berdampak pada kualitas hasil pendidikan. Komisi X DPR perlu panggil Mendikbud," tulisnya dalam akun pribadinya @hnurwahid.
Hal serupa disampaikan Fadli Zon. Ia menuntut penjelasan Mendikbud atas isu yang berkembang di masyarakat ini.
"Kalau pernyataan dalam berita ini benar, bahwa inisiasi penyederhanaan kurikulum yang menghapus mapel sejarah datang dari Sampoerna Foundation, maka ini bisa dibilang sebuah skandal. Harus segera ada klarifikasi dari Mendikbud Nadiem," tulis @fadlizon.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim terkejut mendengar kabar wacana penghapusan mata pelajaran sejarah.
Nadiem pun membantah wacana penghapusan Mata Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Pendidikan di tingkat SMA/Setara tersebut.
"Saya terkejut dengan betapa cepat informasi tidak benar menyebar mengenai isu mapel Sejarah," ujar Nadeim seperti dikutip RRI, Minggu 20 September 2020.
"Saya ingin mengucapkan sekali lagi bahwa tidak ada sama sekali kebijakan, regulasi atau perencanaan penghapusan mata pelajaran sejarah di kurikulum nasional," tutur Nadiem dalam melalui Youtube resmi Kemendikbud RI.
Nadiem menyebut isu ini muncul setelah beredarnya presentasi internal tentang permutasi penyederhanaan kurikulum.
Meski demikian, sambung Nadiem, ada banyak usulan versi penyederhanaan kurikulum yang sedang melalui FGD maupun uji publik. Namun, semuanya belum menemukan titik final.
"Inilah namanya pengkajian yang benar, di mana berbagai macam opsi diperdebatkan secara terbuka," kata Nadiem.
Ia juga menegaskan penyederhanaan kurikulum tidak akan dilakukan sampai 2022. Sementara, pada 2021, sekalipun akan dilakukan prototype, hanya di sekolah penggerak yang terpilih dan bukan dalam skala nasional.
"Jadinya sekali lagi, tidak ada kebijakan apa pun yang akan keluar di 2021 dalam skala kurikulum nasional. Apalagi, penghapusan Mata Pelajaran Sejarah," ucap Nadiem.
Dia mengklaim, sejak dilantik sebagai menteri, komitmennya adalah memajukan Pendidkan Sejarah.
"Misi saya sebagai Menteri malah kebalikan dari isu yang timbul. Saya ingin menjadikan sejarah menjadi suatu hal yang relevan untuk generasi muda dengan penggunaan media yang menarik dan relevan untuk generasi baru kita agar bisa menginspirasi mereka," pungkasnya.[]
COMMENTS