Pemberian raport merah itu, saat sejumlah pengurus PMII Cilegon, ikut dalam aksi menolak omnibus law UU Cipta Kerja di depan kantor Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Cilegon, Selasa (20/10) bersama aliansi buruh.
"Nilai merah pantas disematkan kepada Jokowi karena dianggap tidak responsif terhadap aspirasi yang disuarakan rakyat, yang menolak pengesahan omnibus law," terang Ketua PMII Cilegon Edi Djunaidi.
Di periode kedua kepemimpinan Jokowi, kata Edi, sikap presiden yang terkesan abai, dinilai menindas buruh serta isu-isu sosial lain.
"Penilaiannya merah-lah. Apalagi ini penolakan UU Ciptaker. Artinya pemerintah ini abai terhadap gerakan-gerakan masyarakat. Ini bahaya sekali ketika pemerintah mulai abai dan mencari kambing hitam dan menjadikan masyarakatnya sendiri sebagai korban," ujarnya.
Diberitakan RMOLBanten, PMII mengaku kecewa dengan sikap pemerintah pusat, yang sampai saat ini terkesan tidak mau mengalah untuk membatalkan UU Cipta Kerja.
Di sejumlah daerah gelombang unjuk rasa terus bergejolak dan menimbulkan banyak korban. Baik dari massa aksi ataupun aparat yang mengamankan jalannya aksi penyampaian aspirasi itu.
"Kami berharap pemerintah pusat ini, jangan kemudian mengadu domba massa aksi dengan pihak keamanan, ya artinya begini kita misalnya hari ini aksi. Sementara posisi penguasa ini kan sulit untuk ditemui, sulit untuk keluar, sehingga kami pun tidak punya jalan lain lagi, inikan sudah jalan terakhir. Ini menjadi catatan penting bagi kami," pungkas Edi.(RMOL)
COMMENTS