KONFRONTASI - Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon mengaku ragu pilpres akan digelar di 2024. Oleh karena itu menurutnya pencalonan presiden belum tepat dibicarakan sekarang. Mengingat jadwal pelaksanaan pemungutan suara yang tak kunjung dipastikan.
"Saya lihat, mungkin ada juga. Saya enggak lihat ada Pemilu 2024," kata Effendi dalam diskusi acara "Satu Meja" pada Kamis, 18 November 2021.
Lebih lanjut Effendi menjelaskan bahwa menurutnya akan ada tambahan waktu bagi Presiden Jokowi, dua atau tiga tahun lagi. Hal itu bisa saja terjadi apabila mendapat persetujuan rakyat dan kemudian disidangkan melalui Sidang MPR untuk melakukan amendemen terkait masa jabatan presiden.
"Saya lihat, penambahan dua sampai tiga tahun justru. Nah ini. Kita bisa mengerti, bisa memberikan pertimbangan untuk kita sidang MPR, kemudian atas persetujuan rakyat, kita bisa amendemen untuk penambahan dua sampai tiga tahun periodesasi dari pemerintahan sekarang, itu berlaku untuk pemerintahan berikutnya," kata Effendi.
"DPR mungkin enggak usahlah. Karena kami berkompetisi sajalah. Iya, ini kan yang terganggu pemerintahan. Jadi, kalau saya sih, enggak perlulah kalau DPR (diperpanjang). Mohon maaf nih teman-teman yang 500 (anggota DPR) sekian, saya tidak mewakili saudara," lanjutnya.
Selanjutnya, Ia mengaku DPR tidak memiliki urusan politik kenegaraan seperti layaknya kepala negara atau presiden. Oleh karena itu, DPR lebih banyak terlibat pada masyarakat atau akar rumput (grassroot) guna menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.
Sehingga, menurutnya sangat perlu bagi para penyelenggara negara untuk mempertimbangkan kembali wacana penambahan masa jabatan presiden.
"Perlu dipertimbangkan untuk menambah atau menggantikan lebih tepat. Masa yang dianggap force majeure dua sampai tiga tahun ke depan," ucap dia.
Selain itu, Effendi juga mempertanyakan antusiasme Nurdi Halid membujuk Ganjar Pranowo. Padahal menurutnya, pilpres 2024 belum tentu dilaksanakan.
"Jadi makanya, Bung Nurdin, saking semangatnya. Pertanyaannya, memang ada Pemilu 2024?" kata Effendi, dilansir dari Tribunnews.
Hngga kini, belum ada pernyataan resmi dari KPU terkait keputusan jadwal pemungutan suara Pemilu 2024. Hal ini karena masih adanya perbedaan pandangan soal jadwal pemungutan suara antara pemerintah, KPU, dan Komisi II DPR.
Namun, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyebut, antara pemerintah dan penyelenggara pemilu yakni KPU telah mencapai kata sepakat terkait jadwal pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024. Menurut dia, kesepakatan itu terjadi pada pertemuan antara komisioner KPU dan Presiden Jokowi, 11 November 2021.
"Kami sudah mendapat informasi bahwa pada tanggal 11 yang lalu, semua komisioner KPU sudah bertemu Bapak Presiden, di mana Pak Presiden didampingi oleh mendagri dan mensesneg, yang katanya, insya Allah kabarnya sudah ada kesepakatan," kata Rifqinizamy.
Lebih lanjut disampaikan Rifqinizamy bahwa berdasarkan informasi yang ia terima, kesepakatan waktu yang didapat yaitu pemungutan suara sekitar Februari 2024. [ter]
COMMENTS