KONFRONTASI -Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan pembentukan tim cyber army tak berkaitan dengan pemberian dana hibah sebesar Rp 10,6 miliar kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta.
Riza menegaskan dana hibah rutin diberikan Pemprov DKI untuk MUI maupun ormas setiap tahun.
"Nggak ada hubungan sama sekali. Pemberian dana hibah kepada MUI rutin dilakukan setiap tahun," kata Riza saat ditemui di Kramat Jati, Minggu (21/11/2021).
Politikus Gerindra itu juga menepis pembentukan tim cyber army untuk melawan buzzer yang menyerang ulama dan Gubernur DKI Anies Baswedan sarat akan kepentingan politis, apalagi Pilpres 2024. Menurutnya, pembentukan suatu tim merupakan kebijakan internal ormas.
"Jadi tidak ada urusan politik di DKI Jakarta ini kita tahu Pilpres, Pileg, Pilkada masih 2024. Kami mengajak seluruh warga untuk sama-sama, kita berjuang melawan pandemi COVID-19," sebutnya.
"Jadi terkait apa pun, program, kegiatan dari ormas-ormas yang ada itu hak semua ormas. Kami persilakan dan kami yakin semuanya harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada," sambungnya.
Terakhir, Riza mempersilakan MUI membentuk tim siber. Dia hanya berpesan agar ormas senantiasa membawa kesejukan di tengah masyarakat.
"Jadi terkait apa pun program kegiatan dari ormas-ormas yang ada itu hak semua ormas. Kami persilakan dan kami yakin semuanya harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada," imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, MUI DKI membentuk tim cyber army. Hal itu guna melawan buzzer yang menyerang ulama.
Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) se-DKI Jakarta di Hotel Bintang Wisata Mandiri, Senin (11/10). Ketua Umum MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar dalam arahannya bersyukur dengan adanya kegiatan ini karena banyak ilmu yang didapatkan dalam bidang teknologi informasi di era digitalisasi saat ini.
"Saya berharap di era penuh tantangan saat ini, MUI DKI tidak kalah untuk menguasai teknologi karena Bidang Infokom ini adalah otak MUI DKI dalam bidang informasi," kata Munahar, dalam keterangan tertulis, Jumat (19/11).
Munahar berharap Infokom memiliki ahli atau cyber army untuk melawan orang-orang yang menghantam umat Islam karena tugas utama MUI adalah amar makruf nahi mungkar.
Munahar berharap Infokom MUI DKI bisa melaksanakan amar makruf nahi mungkar untuk melawan para buzzer yang telah meresahkan umat Islam. Sebab, mereka dinilai telah menghantam ulama dan mendiskreditkan umat Islam.
Munahar juga berharap Infokom dan MUI DKI bisa membela dan membantu Anies Baswedan. Dia mengatakan, jika para buzzer mencari kesalahan Anies, Infokom mengangkat keberhasilan Anies.
"Beliau ini termasuk 21 orang pahlawan dunia. Berita-berita saya minta MUI DKI yang mengangkatnya karena kita mitra kerja dari Pemprov DKI Jakarta," kata Munahar.
Wakil Sekjen PKB Luqman Hakim kemudian menuding MUI DKI membentuk tim siber untuk melawan buzzer yang menyerang ulama dan Anies Baswedan tak lepas dari hibah Pemprov. Hibah itu bernilai Rp 10,6 miliar.
"Mengapa MUI membabi buta menyediakan diri menjadi tunggangan Anies Baswedan? Tentu tidak lepas dari bantuan yang diterima MUI dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Sungguh sangat disayangkan, hanya karena mendapat bantuan dari APBD, MUI ditempatkan sebagai subordinat kepentingan politik perorangan, yakni Anies Baswedan," kata Luqman.
"Tak tahukah wahai MUI, bahwa sesungguhnya APBD itu duitnya milik rakyat, bukan milik Gubernur?" sambungnya.(detik)
COMMENTS