WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) dilaporkan telah menolak untuk mempercepat pengiriman dua pesawat tanker ke Israel , di tengah ketidaksepakatan antara Washington dan Tel Aviv tentang bagaimana menangani program nuklir Iran .
Media AS The New York Times mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya melaporkan Washington mengatakan kepada Tel Aviv bahwa pesawat tanker KC-46 Angkatan Udara AS tengah dipesan kembali dan pesawat itu tidak mungkin dikirim sebelum akhir 2024 seperti dinukil Sputnik, Kamis (16/12/2021).
Klaim itu muncul setelah Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz mengajukan permintaan terkait pesawat tanker KC-46 selama pertemuannya dengan koleganya dari AS Lloyd Austin di Washington pekan lalu.
Maret lalu, Departemen Luar Negeri AS menyetujui penjualan hingga delapan pesawat tanker KC-46 dan peralatan yang relevan ke Israel dengan perkiraan biaya USD2,4 miliar.
Pesawat KC-46 akan menggantikan pesawat tanker Ram (Boeing 707) Israel yang diperlukan untuk misi jarak jauh dan hampir berusia 60 tahun. Menurut The New York Times, KC-76 terbukti sangat penting untuk menyerang fasilitas nuklir Iran mengingat karakteristik pesawat tanker yang memungkinkan tiga jet untuk mengisi bahan bakar sekaligus dalam waktu tiga hingga empat menit.
Adapun kunjungan Gantz ke Washington, dilaporkan untuk memberitahu pejabat AS bahwa ia ingin menetapkan batas waktu ketika Pasukan Pertahanan Israel (IDF) harus menyelesaikan persiapan guna melancarkan serangan terhadap Iran untuk mencegah Teheran mendapatkan senjata nuklir.
Dia berbicara setelah Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mendesak masyarakat internasional akhir bulan lalu untuk tidak menyerah pada "pemerasan nuklir" Iran.
Ia juga tidak setuju untuk memulihkan perjanjian nuklir Iran , yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA), topik yang saat ini sedang dibahas di pembicaraan Wina.
Bennett berpendapat bahwa Teheran akan menuntut pencabutan semua sanksi, sementara diduga tidak memberikan imbalan apa pun dalam putaran baru negosiasi di Wina.
Sementara itu, Iran menggarisbawahi tidak memaksakan prasyarat atau kondisi baru apa pun selama pembicaraan Wina dan hanya ingin melihat pemulihan persyaratan awal perjanjian nuklir.
Pada 2015, China, Prancis, Rusia, Inggris, AS, Uni Eropa, dan Iran meneken JCPOA, yang dirancang untuk mencabut sanksi Amerika terhadap Iran dengan imbalan membatasi program nuklir Teheran.
Pada Mei 2018, AS secara sepihak menarik diri dari kesepakatan dan memberlakukan kembali sanksi keras terhadap Teheran. Sebagai tanggapan, Iran mengumumkan pengurangan bertahap kewajibannya berdasarkan perjanjian pada 2019, mengabaikan pembatasan penelitian nuklir, sentrifugal, dan tingkat pengayaan uranium.(mr/snd)
COMMENTS