KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta data tambahan kepada pelapor dugaan korupsi bisnis PCR yang dilakukan oleh pembantu Presiden Joko Widodo, salah satunya adalah Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Alif Kamal, pihak yang melaporkan Luhut ke KPK terkait bisnis PCR.
"Apa yang disampaikan kemarin dalam bentuk surat, mereka (KPK) meminta data tambahan terkait pelaporan kami," ujar Alif diwartakan RMOL, Kamis (16/12).
Prima, kata Alif, sudah menyiapkan data-data tambahan terkait laporannya tersebut untuk melengkapi bukti-bukti sebelumnya yang telah diserahkan ke Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK.
"Dalam beberapa waktu ke depan kami akan menyerahkan itu di KPK, agar kemudian menjadi tambahan awal buat laporan ke KPK kemarin," kata Alif.
Pihaknya kata Alif, menerima surat dari KPK tersebut diterima sekitar Jumat kemarin (3/12).
"Dalam waktu dekat, kami bicarakan dengan teman-teman DPP untuk bisa menyerahkan data tambahan itu dalam waktu dekat," pungkas Alif. (RMOL)
COMMENTS