JAKARTA - Pemerintah bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI berencana menerapkan kembali tariff adjustment bagi 13 golongan pelanggan listrik PT PLN (Persero) non subsidi pada 2022 mendatang. Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN sebagai BUMN akan mengikuti keputusan pemerintah dan DPR.
"Kami ini adalah BUMN. Tarif ditentukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM dan DPR. Kami akan ikuti keputusan pemerintah," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (6/12/2021).
Menurut dia, rencana kenaikan tarif listrik masih dalam pembahasan. "Masih dalam proses di sana. Arahnya ke mana, kami akan ikuti keputusan pemerintah," imbuhnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengungkapkan bahwa Pemerintah bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI berencana menerapkan kembali tariff adjustment bagi 13 golongan pelanggan listrik PT PLN (Persero) non subsidi pada 2022 mendatang.
Dia menyebutkan jika kondisi pandemi Covid-19 membaik, maka kemungkinan besar tariff adjustment ini akan diterapkan kembali sesuai aturan awal pada 2022.
"Tarif listrik bagi golongan pelanggan non subsidi ini bisa berfluktuasi alias naik atau turun setiap tiga bulan disesuaikan dengan setidaknya tiga faktor yakni kurs, harga minyak mentah dunia dan inflasi," ujarnya.
Menurut Rida, pemerintah sudah menahan penerapan skema tariff adjustment ini sejak 2017 dengan alasan memerhatikan daya beli masyarakat yang masih rendah. Akibatnya, pemerintah harus memberikan kompensasi kepada PLN atas selisih Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik atau tarif keekonomian dengan tarif yang dipatok pemerintah bagi pelanggan non subsidi.
"Kapan tariff adjustment naik tentunya kami harus ngobrol dengan sektor lain, kami hanya menyiapkan data dan beberapa skenario, keputusannya kepada pimpinan," kata Rida.(mr/snd)
COMMENTS