BAGHDAD-Parlemen Irak mengeluarkan resolusi yang menyerukan pemerintah untuk mengusir tentara asing dari negara itu.
Resolusi itu dibuat akhir pekan kemarin (Minggu, 5/1), saat ketegangan meningkat antara Irak, Iran dan Amerika Serikat pasca serangan udara Amerika Serikat membunuh komandan militer top Iran dan pemimpin kelompok bersenjata Irak di Baghdad.
Dalam sesi parlemen luar biasa pada hari Minggu (5/1), parlemen Irak meminta pemerintah untuk mengakhiri semua kehadiran pasukan asing di Irak dan untuk membatalkan permintaan bantuan dari koalisi pimpinan AS yang telah bekerja dengan Baghdad untuk memerangi kelompok militan ISIS.
"Pemerintah berkomitmen untuk mencabut permintaan bantuan dari koalisi internasional yang memerangi ISIS karena berakhirnya operasi militer di Irak dan pencapaian kemenangan," begitu bunyi resolusi tersebut, seperti dimuat Al Jazeera.
"Pemerintah Irak harus bekerja untuk mengakhiri keberadaan pasukan asing di tanah Irak dan melarang mereka menggunakan tanah, wilayah udara, atau air dengan alasan apa pun," tambahnya.
Untuk diketahui, tidak seperti undang-undang, resolusi parlemen tidak mengikat dan langkah ini akan membutuhkan undang-undang baru untuk membatalkan perjanjian yang ada.
"Terlepas dari kesulitan internal dan eksternal yang mungkin kita hadapi, itu tetap yang terbaik untuk Irak secara prinsip dan praktis," kata Perdana Menteri Irak Abdul Mahdi dalam pidato di depan parlemen sebelum pemungutan suara.
Perdana menteri yang diperangi itu mengundurkan diri pada November lalu di tengah-tengah protes massa anti-pemerintah selama berbulan-bulan lalu, namun sementara waktu masih duduk di kursi jabatan tersebut,
"Irak memiliki dua opsi", katanya, seraya menambahkan bahwa negara itu dapat segera mengakhiri kehadiran pasukan asing di Irak atau mempertimbangkan kembali rancangan resolusi yang mengikat kehadiran Amerika Serikat untuk melatih pasukan keamanan Irak dalam perang melawan ISIS.
Abdul Mahdi menekankan bahwa penurunan pengaruh ISIS, yang dinyatakan Baghdad sebagai kemenangan pada Desember 2017, mengakhiri alasan utama kehadiran pasukan Amerika Serikat di negara itu. (mr/rm)
COMMENTS