"Kami melihat antusiasme ini sebagai refleksi dari ekspektasi publik yang sangat tinggi terhadap program Kartu Prakerja," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan yang diterima Antara di Jakarta, Minggu.
Sejak dirilis pada 20 Maret 2020 lalu, situs resmi www.prakerja.go.id telah dikunjungi 2,4 juta unique visitors hingga hari ini. Khusus kemarin, pada saat pembukaan pendaftaran tahap pertama, ada lebih dari 1,1 juta visitors baru.
Selaku Ketua Komite Cipta Kerja, Airlangga menerangkan, sebagai tindak lanjut dan respon dari observasi tersebut adalah pemerintah akan memastikan kapasitas dari sistem Kartu Prakerja (server, front-end dan back-end system) mampu melayani dengan baik. Di samping itu, keamanan data dan server dari serangan juga tentu menjadi fokus perhatian.
Hingga Minggu pukul 16.00 WIB, atau 21 jam setelah pendaftaran dibuka, data mencatat jumlah yang melakukan registrasi sebanyak 1.432.133, yang sudah melakukan verifikasi surel sebanyak 1.063.028 (73,85 persen), yang sudah melalui verifikasi NIK sebanyak 624.090 (43,65 persen), dan yang sudah mengambil program pelatihan atau join batch sebanyak 77.834 (5,43 persen).
"Dari total yang telah registrasi sebanyak 1,4 juta itu, pernah dalam satu menit, pendaftar Kartu Prakerja mencapai 80 ribu orang pada saat yang bersamaan, sehingga kapasitas server akhirnya ditingkatkan," ujar Airlangga.
Beberapa hal teknis menjadi catatan dan terus mengalami perbaikan, seperti verifikasi surel, unggah foto, kapasitas server dari kementerian terkait untuk melayani request API dari server Prakerja, hingga penyediaan fasilitas call center.
"Karena antusiasme pendaftar program Kartu Prakerja yang sangat tinggi, dan ini program baru yang melibatkan digital platform secara end to end, maka dengan segala kerendahan hati, kami berharap masyarakat bisa memaklumi atas segala kekurangan yang ada pada saat awal pembukaan pendaftaran ini," katanya.
Airlangga kembali menjelaskan, sasaran program Kartu Prakerja adalah pekerja, pencari kerja, dan pelaku usaha kecil dan mikro yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Pemerintah juga melakukan pendataan melalui dinas-dinas ketenagakerjaan, pariwisata, koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan, selain juga pada sektor-sektor yang terdampak oleh pengurangan mobilitas masyarakat seperti transportasi dan ritel.(mr/tar)
COMMENTS