JAKARTA- Pemerintah pusat seyogyanya mendukung kebijakan penanganan pandemi Covid-19 yang dikeluarkan daerah. Salah satunya kebijakan pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan diterapkan Pemprov DKI Jakarta.Begitu kata Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin. Ia mengatakan, kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tersebut tepat lantaran saat ini laju penularan virus corona masih tinggi.
"Maka seyogyanya pemerintah pusat mendukung langkah Pemprov DKI tersebut, bukan sebaliknya mengkritik dan cenderung menghalangi," ujar Din Syamsuddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (13/9).
Din pun menilai aneh dengan sikap pemerintah pusat, khususnya para menteri yang mengkritik habis kebijakan PSBB total hanya karena alasan ekonomi. Sebab belum lama ini, Presiden Jokowi mengutamakan kesehatan masyarakat.
"Dan semakin aneh jika beberapa pembantu presiden mengajukan pikiran yang bertolak belakang dengan presidennya," kata Din.
Oleh karenanya, Din meminta pemerintah pusat legowo dan berbesar hati dengan sikap pemda yang berusaha mengatasi penularan virus corona dengan ketat.
"Apalagi di Ibukota negara. Kalau pemerintah Indonesia tidak bersungguh-sungguh menanggulangi Covid, tidak kompak dan saling jegal, tidak mustahil posisi Indonesia menjadi paling bawah dalam penanggulangan Covid, dan Warga Negara Indonesia akan ditolak di semua negara di dunia," pungkasnya. (Rmol)
COMMENTS