JAKARTA-Pemerintah diminta untuk memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan baru aturan karantina di Indonesia yang ditetapkan sebagai antisipasi masuknya virus Covid-19 varian baru, Omicron. Pengawasan ekstraketat ini perlu dilakukan sebagai langkah mitigasi penyebaran varian Omicron ke Indonesia.
"Perketat pengawasan aturan karantina pelaku perjalanan dari luar negeri, mengingat case Omicron sudah terjadi di sejumlah negara di luar Afrika. Pengetatan karantina juga perlu dilakukan untuk semua suspect sebagai upaya deteksi dini dan pencegahan masuknya varian baru Corona di Indonesia," kata Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa pagi (30/11).
Varian B.1.1529 atau Omicron pertama kali ditemukan di Botswana, Afrika. Namun kini sejumlah negara Afrika dan Hong Kong mulai melaporkan temuan kasus varian ini.
Sejurus dengan itu, Puan pun mendukung kebijakan pemerintah yang menutup pintu sementara bagi WNA yang mempunyai riwayat perjalanan dari negara-negara tersebut. Pun menambah durasi karantina bagi WNA dari luar negara tersebut, termasuk WNI yang ingin kembali ke tanah air.
"Aturan karantina tidak boleh hanya baik di atas kertas, tapi harus sampai ke pelaksanaannya. Oleh karenanya, pengawasan ekstra sangat diperlukan untuk menghindari imported case. Kita tidak ingin kondisi Indonesia yang sudah membaik, kembali memburuk akibat kurangnya mitigasi," kata Puan.
Ketua DPP PDIP ini juga memberikan apresiasi kepada pemerintah yang melarang sementara perjalanan dari sejumlah negara di Afrika. Ia menyebut, langkah ini sebagai antisipasi masuknya varian baru Corona yang cukup membuat masyarakat khawatir itu.
"Respons cepat pemerintah dari berbagai elemen masyarakat harus diimbangi dengan pengawasan ketat di berbagai pintu-pintu masuk ke Indonesia. Baik perbatasan darat, pelabuhan laut, dan bandara," tegasnya.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menjadikan Omicron sebagai varian of concern (VoC) yang artinya masuk dalam kategori Covid-19 paling meresahkan.
Untuk itu Puan mengingatkan Indonesia harus terus berkoordinasi dan bersinergi dengan stakeholder internasional, termasuk WHO, guna meningkatkan pemahaman mengenai Omicron. Khususnya soal cara pengendaliannya.
"Meski Omicron belum diketahui apakah lebih berbahaya dari varian Delta, tapi Indonesia sudah harus siap siaga. Pemantauan risiko varian ini memang sudah seharusnya dilakukan," ucap mantan Menko PMK itu.
"Indonesia saat ini sudah lebih baik, jangan sampai kebobolan lagi seperti pertengahan tahun lalu. Rumah sakit penuh, obat pun sulit, pasokan oksigen kurang, dan banyak korban meninggal. Kasihan tenaga kesehatan yang sudah kelelahan," sambungnya.
Virus Covid-19 varian Omicron disebut memiliki tingkat tranmisi (penularan) yang lebih cepat, kemudian mempengaruhi tingkat keparahan, dan punya kemampuan mengelabui daya tahan tubuh atau imun sehingga tidak terdeteksi. Meski begitu, Puan meminta masyarakat untuk tidak panik.
"Yang paling penting selalu terapkan protokol kesehatan. Tidak perlu takut selama kita tidak kendor prokes. Dan untuk warga yang belum divaksin, sesegera mungkin lakukan vaksinasi agar tidak mudah terpapar virus," tuturnya.
Vaksinasi diketahui bisa menjadi salah satu jawaban dalam menghadapi Corona jenis baru itu. Oleh karena itu, percepatan program vaksinasi di Indonesia mutlak dilakukan.
Selain itu, Puan juga menekankan pentingnya pemerataan vaksin Covid-19 secara global, seperti yang telah ia sampaikan dalam sejumlah forum internasional. Apalagi kemunculan varian Omicron disebut karena kurangnya vaksinasi di Afrika sehingga akhirnya muncul mutasi virus Corona.
"Pemerataan vaksin harus menjadi perhatian dunia karena Omicron yang masuk dalam varian of concern ini bisa jadi merupakan dampak dari kurang meratanya vaksinasi secara global," tutur Puan.
Sebelumnya saat berbicara dalam forum IPU ke-143 pada Sabtu (27/11), Puan mengingatkan betapa pentingnya upaya pemerataan vaksinasi Covid-19. Hal ini dinilai perlu menjadi agenda internasional.
"Kita harus bekerja sama untuk mencapai kesetaraan vaksin untuk semua orang dan di mana saja," demikian Puan Maharani. (Mr/rm)
COMMENTS