KONFRONTASI-Langkah Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang mengumbar ketidaksetujuan dengan program di Pertamina dan BUMN ke ruang publik, tidak sesuai posisi dan kewenangan saat ini.
Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, Ahok tidak sepantasnya memposisikan diri seperti seorang direktur utama (dirut). Sebab, kapasitas seorang komisaris hanya mengawasi saja, bukan melakukan eksekusi.
"Kalau ingin bisa mengeksekusi ya jangan jadi komisaris," ujar Saiful dilansir RMOL, Jumat (3/12).
Menurut Saiful, publik kini bertanya-tanya lantaran Ahok seperti tidak paham posisi dan kedudukannya di Pertamina. Padahal sebagai orang yang pernah menjadi pejabat pemerintahan, Ahok seharusnya paham dengan kedudukan sebagai komisaris.
"Komisaris tugasnya hanya mengawasi, tidak perlu muncul di publik, harus silent, jangan semua dibawa ke publik. Apa mungkin Ahok masih berpikir seperti menjadi Gubernur ? Saya kira kalau betul demikian harus dihilangkan yang demikian, karena kurang baik bagi perkembangan BUMN," kata Saiful.
Menurut Saiful, jika Ahok terus berkoar-koar di media sosial, maka buntutnya bisa merusak citra Pertamina, juga Kementerian BUMN. Sebab, dia seolah bergerak sendiri di luar koridor yang ada.
Bahkan publik bisa saja bertanya-tanya, apakah semua itu sengaja dilakukan Ahok karena masih merasa dekat dengan Presiden Joko Widodo.
"Apakah karena Ahok dekat dengan Jokowi, lalu bertindak sedemikian rupa, sesukanya? Saya kira harus diubah ya. Komisaris itu tidak banyak cuap-cuap, kalau ada yang kurang pas ditegur, tapi jangan dibawa di ruang publik, kasihan Pertamina, karena ia bukan lembaga politik," tutupnya.(mt/rm)
COMMENTS