Keinginan Ketua KPK Firli Bahuri untuk menciptakan demokrasi yang bebas biaya politik, salah satunya dengan menghapus presidential threshold, terus mendapat dukungan dari berbagai pihak.
“Ketua KPK benar sekali,” ujar RR lewat akun Twitter pribadi, Senin (13/12).
Tokoh nasional/Ekonom senior DR Rizal Ramli mengurai bahwa akibat dari keberadaan ambang batas, ongkos politik jadi mahal.
Hitung-hitungan Rizal Ramli, untuk menyewa partai menjadi kendaraan, seorang calon bupati harus menyiapkan uang Rp 30 miliar hingga Rp 60 miliar. Sementara seorang Gubernur harus menyiapkan Rp 100 miliar hingga Rp 300 miliar.
“Dan lebih dari Rp 1 triliun untuk capres,” ujarnya , sebagaimana dilansir dari Pojoksatu.id (jaringan Manado Post).
Firli Bahuri sendiri mengharapkan agar threshold 0 persen untuk Pilpres, Pileg dan Pilkada karena banyaknya keluhan kepala daerah dan anggota legislatif lantaran besarnya biaya Pilkada yang harus dikeluarkan kalau threshold tidak Nol persen.
Hal ini, sambung Firli menjadi faktor utama yang menjadi pemicu seorang kepala daerah maupun anggota legislatif melakukan korupsi, agar modal yang telah dikeluarkan untuk pencalonan bisa kembali.
Sama seperti mencalonkan Presiden, setiap kepala daerah wajib diusung oleh partai politik yang sedikitnya memiliki 20 persen kursi di DPRD.
Keluhan-keluhan kepala daerah maupun anggota legislatif itu disampaikan saat Firli melakukan kunjungan ke berbagai daerah dalam rangkaian kegiatan rapat koordinasi (rakor) bersama Forkopimda dan aparat penegak hukum (APH)
Dan juga pada kegiatan sosialisasi pendidikan antikorupsi yang memang digalakan oleh KPK lewat program Trisula Pemberantasan Korupsi.
“Semua para kepala daerah mengeluhkan besarnya biaya pilkada, anggota legislatif juga mengatakan mahal. Sehingga banyak yang melakukan korupsi,” kata Firli menjelaskan maksudnya agar PT 0 persen kepada Kantor Berita Politik RMOL (Grup Pojoksatu), Minggu sore (12/12). (ral/rmol/pojoksatu)
COMMENTS