KONFRONTASI- Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Irwan mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus berhenti untuk menyalahkan para pendahulunya.
Hal tersebut disampaikan Irwan berkaitan dengan jawaban Jokowi terhadap kritikan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas soal Indeks Gini Ekonomi di acara pembukaan Kongres Ekonomi Umat II Majelis Ulama Indonesia (MUI).
"Pak Jokowi harus berhenti selalu salahkan pendahulunya," kata Irwan lewat cuitanya di twitter @irwan_fecho seperti dikutip Suara.com, Senin (13/12/2021).
Dalam menjawab Anwar Abbas soal Indeks Gini bidang pertanahan, Jokowi saat ini proses pendistribusian reforma agraria masih berlangsung.
Dia mengemukakan, target pemerintah soal reforma agraria yang sudah dicapai sebanyak 4,3 juta hektar dari 12 juta hektare yang dibagikan.
"Penguasaan lahan, penguasaan tanah. Apa yang disampaikan oleh Buya betul. Tapi bukan saya yang membagi. Ya harus saya jawab. Harus saya jawab. Dan kita sekarang ini dalam proses mendistribusi reforma agraria yang target kita sudah mencapai 4,3 juta hektar dari target 12 juta dari yang ingin kita bagi," katanya.
Menanggapi hal itu, Irwan kemudian membandingkan soal izin lahan untuk Hak Guna Usaha pada periode Jokowi dengan apa yang terjadi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Jumlah izin HGU yang terbit dari pelepasan kawasan hutan priode 2015-2021 ada 212 HGU dengan luasan 2.172.714 Ha. Jaman bapak SBY 2005-2014 cuma ada 34 izin HGU dengan luasan 128.239 Ha dari pelepasan kawasan hutan. Menterinya tidak boleh ABS (asal bapak senang)," tutur pria yang akrab disapa Irwan Fecho itu.
Irwan mengatakan, dengan data tersebut buzzer tidak akan bisa membantah.
"Buzzerp mana bisa bantah. Dikasih data HGU dari Pelepasan Kawasan Hutan rezim Jokowi untuk dibantah, malah ngasih data hoax Izin Usaha Pengusahaan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam & Hutan Tanaman. Nanti saya share bukti bahwa rezim Jokowi banyak nerbitkan izin HPH dan HTI sejak 2005-2021," tuturnya.
"Apakah Pak Jokowi tidak tahu dalam pemerintahannya justru brdsrkn data SIPUHH Online @KementerianLHK sepanjang 2015-2021 untuk IUPHHK Hutan Alam/Hutan Tanaman saja ada 3.820 ijin yg terbit. Di jaman bpk SBY justru 2.350 ijin. Bu @SitiNurbayaLHK apakah tdk memberi data riil ke beliau?," sambungnya.
Jokowi vs Anwar Abbas
Sebelumnya, Waketum MUI Anwar Abbas menyebut Indeks Gini Ekonomi Indonesia turun saat Kepemimpinan Presiden Jokowi.
Anwar menyebut, sebelumnya Indeks Gini Ekonomi Indonesia berada di 0,41 persen. Namun, saat Jokowi memimpin Indonesia, Indeks Gini Ekonomi Indonesia turun menjadi 0,39 persen.
Kemudian kata Anwar, dalam bidang pertanahan, Indeks Gini Indonesia sangat memprihatinkan yakni 0,59 persen. Kata dia, hanya satu persen yang menguasai lahan yang di Indonesia.
"Dalam bidang pertanahan, Indeks Gini kita sangat memperihatinkan itu 0,59 artinya 1 persen penduduk menguasai 59 persen lahan yang ada di negeri ini. Sementara yang jumlahnya sekitar 99 persen itu hanya menguasai 41 persen lahan yang ada di negeri ini," ucap Anwar.
Dalam acara yang sama, Jokowi kemudian langsung menjawab kritikan yang disampaikan Anwar tersebut.
"Tadi saya disiapkan bahan sambutan seperti ini banyaknya. Tapi setelah saya mendengar tadi dari Buya Anwar Abbas menyampaikan saya nggak jadi juga pegang (bahan sambutan) ini. Saya akan jawab apa yang sudah disampaikan oleh dari Buya Anwar Abas. Akan lebih baik menurut saya di dalam forum yang sangat baik ini," ujar Jokowi di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, Jumat (10/12/2021).
Berkaitan dengan Indeks Gini bidang pertanahan, Jokowi menjelaskan, saat ini proses pendistribusian reforma agraria masih berlangsung.
Dia mengemukakan, target pemerintah soal reforma agraria yang sudah dicapai sebanyak 4,3 juta hektar dari 12 juta hektare yang dibagikan.
"Penguasaan lahan, penguasaan tanah. Apa yang disampaikan oleh Buya betul. Tapi bukan saya yang membagi. Ya harus saya jawab. Harus saya jawab. Dan kita sekarang ini dalam proses mendistribusi reforma agraria yang target kita sudah mencapai 4,3 juta hektar dari target 12 juta dari yang ingin kita bagi," katanya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut Indonesia sudah memiliki bank tanah. Ia pun akan melihat semua Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan yang diterlantarkan.
"Mungkin insyaAllah bulan ini sudah saya mulai atau mungkin bulan depan akan saya mulai untuk saya cabut satu per satu yang ditelantarkan karena banyak sekali. Konsesinya diberikan, sudah lebih 20 tahun, lebih 30 tahun tapi tidak diapa-apa kan. Sehingga kita tidak bisa memberikan ke yang lain-lain," tutur dia. [sr]
COMMENTS