Kemenpora menyiapkan dua opsi, yakni tetap Oktober 2020 atau diundur pada Oktober 2021.
"Apabila ditunda, maka PON masuk ke 2021. Mudah-mudahan pandemi sudah selesai. Dan kami ancang-ancang waktu sampai dengan Oktober 2021," kata Zainudin dalam rapat virtual bersama Komisi X DPR RI, Selasa.
Zainudin menjelaskan, apabila PON tetap berlangsung pada Oktober 2020 nanti, keuntungannya antara lain, harapan masyarakat Papua untuk kepastian penyelenggaraan PON 2020 di Papua sangat strategis dalam meningkatkan integritas nasional.
Hal lain yang penting disoroti adalah penyelenggaraan PON tidak akan bentrok dengan turnamen multievent nasional dan internasional lainnya.
PON Papua yang sesuai jadwal jelas menjadi ajang puncak kompetisi untuk atlet yang telah berlatih dan mempersiapkan diri jauh-jauh hari untuk bisa mencetak prestasi.
Jika PON tetap digelar sesuai jadwal di tengah wabah COVID-19 yang entah kapan akan berakhir, maka akan banyak mengganggu aspek persiapan, khususnya venue.
Kebutuhan anggaran tambahan yang diminta Pemerintah Provinsi Papua belum tuntas direvisi. Akibatnya, pengadaan peralatan pertandingan pun belum terpenuhi.
"Pengadaan barang dan jasa pun hingga saat ini belum dapat diselesaikan secara signifikan sesuai dengan batasan waktu," kata Zainuddin.
Dia melanjutkan, "Dengan adanya COVID-19, negara produsen alat pertandingan memberlakukan lockdown hingga tidak bisa dipesan. Ini pengaruh pada persediaan barang. Penutupan akses sementara ke Papua ini berdampak pada penyelesaian venue."
Sementara, opsi alternatif apabila PON digeser Oktober tahun juga memiliki kerugian.
2021 adalah tahun padat bagi olahraga nasional dan internasional. Semua agenda olahraga 2020 banyak yang digeser ke 2021 gara-gara COVID-19.
Apabila PON juga bergeser ke Oktober 2021, bukan tak mungkin ajang empat tahunan itu bakal terjepit Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo pada Juli-Agustus 2021 dan SEA Games Vietnam pada November 2021.
Kerugian lainnya adalah menyangkut anggaran di mana Pemprov harus menyiapkan dana sampai 2021 untuk pemeliharaan sejumlah venue yang sudah rampung dibuat pada 2020.
"Jadi kami belum bisa memutuskan apakah akan jalan sesuai dengan jadwal atau ditunda. Kami hanya bisa menyiapkan opsi yang akan diberikan ke Presiden, termasuk masukan dari Komisi X ini. Nanti Rapat Kabinet yang memutuskan," kata Zainudin.(mr/tar)
COMMENTS