Hingga kini, status PON Papua memang belum jelas. Namun Komisi X DPR RI, dalam kesimpulannya tetap mendesak agar PON yang seharusnya digelar 20 Oktober-2 November 2020 itu ditunda.
"Karena Menpora tidak bisa mengambil keputusan, maka nanti hasil kesimpulan dalam rapat kerja ini bisa dimasukkan dalam rekomendasi ke Presiden. Dimana Komisi X meminta untuk menunda pelaksanaan PON," kata Anggota Komisi X DPR RI Rico Sia dari Fraksi Nasdem saat rapat kerja virtual bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Selasa.
Meski mendesak penundaan, Komisi X DPR RI meminta agar pembangunan infrastruktur tetap dilanjutkan dan terus memelihara sejumlah venue yang sudah selesai dibangun pada 2020. Tujuannya, agar venue tersebut masih terawat seandainya PON memang digeser hingga tahun depan.
Rano Karno dari Fraksi PDI-P pun mengusulkan agar anggaran untuk pembangunan venue dan infrstruktur tetap diprioritaskan, meski nantinya PON diputuskan untuk ditunda.
"Jangan sampai ditunda, tapi venue rusak," ujar Rano.
Menpora Zainudin Amali sudah menyiapkan dua opsi terkait pelaksanaan PON Papua, yaitu tetap digelar sesuai jadwal atau digeser ke Oktober tahun depan. Opsi tersebut bahkan sudah dipertimbangkan dengan penjabaran berbagai keuntungan dan kerugiannya.
Kendati telah menyiapkan opsi penundaan, Zainudin menegaskan keputusan soal nasib PON 2020 tetap berada di tangan Presiden Joko Widodo.
Semua usul Komisi X DPR RI terkait PON Papua akan disampaikan dalam rapat kabinet bersama presiden dalam waktu dekat ini.(mr/tar)
COMMENTS