JAKARTA - Aktivis Penggiat Demokrasi yang terdiri dari aktivis 1998 mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu terkait dengan penangkapan sejumlah aktivis senior pro demokrasi seperti Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat.
Apalagi, penangkapan pentolan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu dengan alasan pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE.
Dikutip dari RMOL, Satyo Purwanto menilai, UU ITE saat ini kerap digunakan oleh aparat untuk melakukan penangkapan.
Utamanya terhadap mereka yang berbeda pendapat dinilai wujud pemerintahan otoriter.
Karena, kehidupan berdemokrasi yang diperjuangkan 20 tahun yang lalu terancam.
Dengan UU ITE, sambungnya, Pemerintah menjadikannya sebagai penjamin kekuasaan.
Demikian disampaikan aktivis yang akrab disapa Komeng itu dalam diskusi bertajuk "Selamatkan Demokrasi Bebaskan Aktivis Demokrasi" di Kopi Politik, Jalan Pakubuwono, Jakarta Selatan, Selasa (20/10/2020).
Hadir dalam diskusi tersebut antara lain Anton Forbes, Firman Tendry, Agus Rihat Manalu, Satyo Purwanto dan Eki.
"Karena mengeksploitasi, memanipulasi dan memonopoli kebenaran atas nama sepenggal UU yang bernama ITE," ujarnya.
Komeng berpendapat, penangkapan terhadap aktivis senior Pro Demokrasi Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat menjadi catatan sejarah buruk pasca Indonesia keluar dari sistem otoriter.
Nilai demokrasi, sambungnya, merupakan sebuah penghormatan tertinggi bagi hak asasi dan penghargaan terhadap kemanusian oleh bangsa-bangsa beradab.
"Kita khawatir jika aktivis yang kritis seperti Jumhur dan Syahganda ini ditangkap, maka ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang sama-sama kita perjuangkan puluhan tahun lalu," ungkap Komeng.
Sementara, Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) Agus Jabo menyatakan, bahwa sistem demokrasi di Indonesia tidak didapat secara gratisan.
Kebebasan dalam demokrasi lahir dari hasil perjuangan, air mata dan darah rakyat yang tumpah untuk menegakkannya.
"Jokowi itu lahir dari rahim demokrasi, dan demokrasi ini berdiri tegak bukan gratisan," kata Agus Jabo.
"Itu hasil perjuangan baik nyawa, air mata dan darah yang tumpah. Jokowi-Maruf tidak boleh melawan demokrasi sebagai ibu kandung," sambungnya.
Agus mengingatkan, posisi Presiden Joko Widodo di mata rakyat saat ini sudah cukup mengkhawatirkan.
Pasalnya, hasil dari survei Litbang Kompas sebesar 54,4 persen rakyat Indonesia tidak puas terhadap penegakan hukum di era Presiden Jokowi.
"Ini situasi yang berbahaya," ingat Agus.[psid]
COMMENTS