JAKARTA- Mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Moeldoko dinilai terlalu mengada-ada jika menyebut Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) menganggu stabilitas politik.
Disisi lain, pernyataan Kepala Kantor Staf Presiden itu seperti mengkerdilkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki negara seperti BIN, TNI dan Polri.
"Lingkaran istana itu sudah punya SDM yang lengkap untuk mendeteksi apapun yang terjadi di NKRI," kata Direktur Eksekutif Kajian Politik (KPN) Adib Miftahul kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (3/10).
Padahal, kata Adib, apa yang dilakukan oleh Gatot Nurmantyo melalui KAMI hanyalah bagian yang menegaskan kalau sistem demokrasi di Indonesia sehat. Di sisi lain. kebebasan berpendapat dan berekspresi dijamin oleh UU.
"Secara komunikasi politik KAMI inikan hanya kewajiban untuk mengingatkan penguasa untuk melakukan perbaikan," ujarnya.
Sehingga Adib menambahkan, seharusnya pemerintah ataupun Moeldoko tidak perlu membesar-bersarkan persoalan, karena langkah dan gerak KAMI adalah bagian dari dinamika kehidupan Indonesia dalam berdemokrasi.
Sebelumnya, Moeldoko berkomentar mengenai kehadiran Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) baru-baru ini. Menurut Moeldoko tidak ada yang salah dengan pembentukan kelompok tersebut.
Namun Moeldoko mengatakan, lain ceritanya jika kelompok itu memiliki arah untuk memaksakan kehendak. Adapun hal yang harus diperhatikan, kata Moeldoko ialah gagasan yang diusulkan kelompok tersebut.
"Tapi jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada risikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas," kata Moeldoko. (*)
COMMENTS