JAKARTA- Ada yang berbeda dalam kemunculan Gatot Nurmantyo setelah sekian waktu 'menghilang'.
Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu terkesan tidak lagi 'garang' sebagaimana sebelumnya.
Lontaran pernyataan mantan Panglima TNI itu juga terkesan lunak dan main aman.
Itu terlihat dari pernyataannya terkait pencopotan baliho Habib Rizieq Shihab yang dilakukan oleh TNI.
Pencopotan baliho Rizieq Shihab itu sendiri merupakan perintah dari Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman.
Bisa jadi, itu adalah bentuk cermin perubahan sikap Gatot Nurmantyo.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari, mencoba menafsirkan pernyataan Gatot.
Namun, untuk memastikan Gatot bermain aman atau tidak, perlu dicermati dua sampai tiga peristiwa selanjutnya.
"Baru kita bisa menyimpulkan apakah terjadi pergeseran posisi dari Gatot atau tidak," ujarnya dilansir Rakyat Merdeka, Kamis (26/11) malam.
Qodari menduga, perubahan sikap itu datang dari faktor eksternal.
Misalnya, dalam komentarnya soal Mayjen Dudung, yang notabene merupakan korpsnya sendiri, TNI Angkatan Darat (AD).
"Sulit bagi Gatot melakukan konfrontasi," katanya.
Tapi, lanjut Qodari, bisa saja dalam isu lain, Gatot lebih keras lagi.
Pendiri Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Hendri Satrio punya pandangan lain.
Dia memandang, Gatot menunjukkan semangat rekonsiliasi.
"Komunikasi dan konsolidasi akan lebih baik ketimbang harus beradu keras. Apalagi, lawan politik KAMI adalah pemerintah," kata Hendri.
Hendri juga mencium aroma transformasi Gatot. Dengan kekalemannya, Gatot sedang berusaha menjadi seorang negarawan dibandingkan
politisi.
"Jadi, diplomasi, lobi-lobi, komunikasi, dan koordinasi harusnya bisa dikedepankan," imbuh Hendri.
Sebelumnya, dalam konferensi pers KAMI secara daring, Gatot Nurmantyo mengaku enggan menyalahkan siapa-siapa dalam pencopotan baliho Rizieq Shihab.
"Saya tidak akan menyalahkan siapa-siapa," ucap Gatot.
Menurut Gatot, tindakan Dudung tidak bisa disalahkan selama ada perintah dari atasan, baik dari Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, atau Presiden Jokowi.
"Kalau menurunkan baliho membantu Satpol PP itu perintah atasan, yakni atasan operasionalnya adalah Panglima TNI, atau bisa juga Presiden, maka Pangdam Jaya tidak salah," katanya.
Sementara, jika pencopotan baliho itu dilakukan tanpa ada perintah dari atasan, maka pasti ada teguran.
"Saya tidak bisa langsung judge Pangdam Jaya salah atau tidak. Lihat saja, kalau itu perintah Panglima TNI atau Presiden, ya, tidak bisa disalahkan," katanya.
Hanya saja, Gatot mengingatkan bahwa dalam pelibatan TNI tidak boleh menggunakan alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk tempur.
Alasannya, karena kondisi saat itu bukan merupakan darurat sipil atau militer.
Seperti pungganaan pesawat angkut, kapal rumah sakit (RS), kapal angkut boleh digunakan.
"Tetapi alutsista kendaraan taktis tidak digunakan dalam memberikan bantuan karena dalam kondisi tertib sipil," ungkapnya.[psid]
COMMENTS