JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengajak masyarakat tetap tenang, agar kejadian ini tidak menjadi komoditas politik yang justru menambah kegaduhan.
"Kritik terhadap pemerintahan silakan terus dilakukan, karena ini negara demokrasi. Tetapi kritik tersebut tidak dilakukan dengan cara-cara yang bisa menumbuhkan kebencian antargolongan dan membelah masyarakat kita," kata Wakil Ketua MPR RI itu dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (8/12).
Dia meminta peristiwa penembakan mati enam laskar Front Pembela Islam (FPI) pada Senin (7/12) dini hari di Jalan Tol Jakarta-Cikampek Kilometer 50, diselidiki secara lebih mendalam dan independen.
Menurut informasi dari Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran, keenam orang yang berafiliasi dengan FPI itu tewas setelah menyerang anggota kepolisian. Namun, pihak FPI membantah. Anggotanya tidak membawa senjata api dan justru mobilnya yang dipepet orang tak dikenal (OTK).
"Kami sangat menyesalkan kejadian ini. Karenanya perlu diselidiki secara mendalam dan independen," ujar Arsul.
PPP juga mendorong Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang memiliki mandat Undang-Undang, untuk melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang menyangkut hak dan kelangsungan hidup manusia khususnya warga negara.
"Komnas HAM harus menjalankan kewenangan penyelidikannya secara independen dan tanpa prasangka, baik kepada anggota Polri yang terlibat maupun terhadap anggota FPI yang menjadi korban maupun yang masih hidup," kata Arsul.
Anggota Komisi III DPR RI itu juga mengatakan bahwa PPP ingin agar kasus tersebut diselesaikan melalui jalur hukum. "Ini penting sebagai jalan untuk menegakkan keadilan sebagaimana yang disuarakan ormas Islam salah satunya Muhammadiyah," kata dia. []
COMMENTS