ABUJA - Pemerintah Nigeria perlu mengakhiri subsidi bahan bakarnya yang mahal dalam tiga hingga enam bulan ke depan, meningkatkan manajemen nilai tukar dan mempercepat reformasi lain untuk mendorong pertumbuhan, kata Bank Dunia, Selasa.
Subsidi bensin telah membebani Nigeria sebesar 864 miliar naira (Rp29,9 triliun) dalam sembilan bulan pertama 2021, katanya, naik dari 107 miliar naira (Rp3,7 triliun) pada 2020 dan pengurangan tertinggi dalam enam tahun, karena harga minyak meningkatkan biaya impor.
Zainab Ahmed, menteri keuangan Nigeria mengatakan pemerintah berencana untuk menghapus subsidi pada pertengahan tahun depan dan menggantinya dengan 5.000 naira (Rp 174.000) pembayaran bulanan untuk keluarga termiskin.
Tekanan fiskal telah meningkat untuk Nigeria karena biaya subsidi bensin yang lebih tinggi memangkas pendapatan, kata bank itu dalam sebuah laporan, seraya mendesak reformasi yang berarti untuk meningkatkan pendapatan.
"Subsidi Premium Motor Spirit (PMS) mengikis ruang fiskal Nigeria yang terbatas untuk menyediakan layanan penting," katanya. "Upaya reformasi yang agresif dapat berkontribusi lebih besar pada pertumbuhan dibandingkan dengan periode harga minyak tinggi yang berkelanjutan."
Nigeria tertinggal dalam menerapkan reformasi yang dimulai pada puncak pandemi COVID-19, kata bank itu, seraya menambahkan bahwa tingkat pertumbuhan akan tertinggal dari negara-negara berkembang lainnya, kecuali momentum dipulihkan.
"Rezim subsidi di sektor (minyak bumi) tetap tidak berkelanjutan dan semu secara ekonomi," kata Ahmed saat pengumuman laporan tersebut.
Bank Dunia merevisi proyeksi PDB Nigeria menjadi 2,4 persen tahun ini, dari 1,8 persen sebelumnya. kenaikan triwulanan berturut-turut, setelah resesi yang disebabkan oleh COVID-19 pada 2020.
Bank Dunia mengatakan prospek ekonomi telah membaik, tetapi pemulihannya rapuh dan tindakan diperlukan untuk mengurangi kemiskinan yang timbul dari inflasi yang tinggi.
"Prioritas mendesak untuk tiga sampai enam bulan ke depan termasuk mengurangi inflasi, meningkatkan manajemen nilai tukar ... menghilangkan subsidi PMS ... dan meningkatkan infrastruktur," kata laporan itu.
Bank itu menyerukan kebijakan moneter yang lebih ketat untuk menarik investasi, dengan mengatakan premi pasar gelap naira memicu inflasi, seperti juga pembiayaan bank sentral terhadap defisit pemerintah.(mr/tar)
COMMENTS