KONFRONTASI - Fraksi PSI DPRD Jakarta mengritisi soal pembelian server komputer yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, rencana belanja ini memakan biaya banyak, yakni Rp39 miliar.
Namun, pembelian server bukan kali ini saja terjadi. Sudah beberapa tahun belakangan ini memang Pemprov DKI selalu menganggarkan untuk pembelian server.
Untuk tahun ini, Pemprov DKI berencana membeli satu server PrimeQuest beserta perangkatnya senilai Rp23 miliar. Lalu, satu server Oracle Exadata bersama perangkat lunaknya dengan anggaran Rp16 miliar.
Rencananya, kedua server ini bakal digunakan untuk sistem penghubung layanan pemerintah.
Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menganggap pembelian server miliaran rupiah ini adalah hal yang wajar. Apalagi di era digital banyak keperluan untuk membeli peralatan teknologi spesifikasi tinggi.
"Sekarang ini eranya era digital. Tentu banyak anggaran yang dibutuhkan terkait dengan program-program digitalisasi, baik itu aplikasi, software, server, hardware," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (18/11/2021).
Ia meyakini dana miliaran untuk pembelian server itu adalah hal yang dibutuhkan Pemprov. Pihaknya saat mengajukan anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2022 sudah melakukan pertimbangan matang.
"Nanti dinas akan menjelaskan apa saja programnya, peruntukannya apa, kenapa, untuk apa kebutuhannya, seberapa jauh urgensi dari pekerjaannya. Semua tujuannya baik dan punya dasar," katanya.
Politisi Gerindra ini pun memang menilai banyak kecurigaan dalam rencana belanja yang berkaitan dengan teknologi karena hasilnya tak selalu memiliki bentuk fisik. Namun, ia yakin proses penganggaran sudah berjalan baik setelah dicek bersama DPRD DKI.
"Yang penting tidak boleh ada mark up. Teman-teman DPRD juga punya tugas dan tanggung jawab untuk mengecek, memastikan, mendiskusikan, dan membahasnya," pungkasnya.[sr]
COMMENTS