KONFRONTASI- Pemerintah Palestina buka suara soal rencana pembukaan kembali kantor konsulat AS untuk Pelestina di Yerusalem.
Dalam sebuah pernyataan Perdana Menteri Mohammed Shtayyeh mengatakan bahwa untuk mendirikan konsulatnya AS tidak perlu iszin dari Israel, seraya mendesak Washington agar menghormati janji diplomatiknya.
Pernyataan itu merujuk pada janji Pemerintahan Presiden Joe Biden yang mengatakan akan membuka kembali misi diplomatik yang secara historis bertanggung jawab atas urusan Palestina yang ditutup oleh pendahulunya Donald Trump, yang mengakui Yerusalem sebagai 'ibu kota tak terbagi' Israel.
Misi itu berbasis di Yerusalem barat tetapi termasuk kantor layanan konsuler di Yerusalem timur yang dicaplok Israel, yang diklaim Palestina sebagai ibu kota negara masa depan mereka.
“Amerika Serikat tidak memerlukan izin siapa pun untuk membuka kembali misinya," kata Shtayyeh.
Komentar itu muncul setelah Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mengatakan kepada wartawan Sabtu lalu bahwa tidak ada ruang untuk konsulat Amerika lainnya di Yerusalem, dan dengan jelas menyatakan pemerintahnya akan menolak langkah Washington untuk memulihkan misi Palestina.
Di saat yang sama Menteri Luar Negeri Yair Lapid mengatakan bahwa Israel tidak akan keberatan jika AS membuka misi di Ramallah, pusat Otoritas Palestina (PA).
Menanggapi pernyataan Lapid, Shtayyeh tak setuju.
“Ramallah bukan Yerusalem, dan Ramallah bukan ibu kota Palestina,” kata Shtayyeh.
“Harapan kami apa yang dijanjikan (AS) akan terpenuhi,” katanya.(mr/rm)
COMMENTS