KONFRONTASI- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj berharap tak ada instansi pemerintah yang ikut campur dalam pemilihan ketua umum baru lembaganya di Muktamar Lampung, Desember.
"Kalau ada [campur tangan], kita sayangkan. Jangan sampai instansi pemerintah ikut campur dalam Muktamar NU atau menghilangkan kredibilitas," kata Said, Kamis (11/11).
Saat ditanya soal isu Kementerian Agama (Kemenag) diduga mem-booking kamar-kamar hotel di sekitar area muktamar, Said hanya tertawa.
Dia cuma khawatir pemerintah dan PBNU dirugikan jika hal itu terjadi. Menurutnya, kredibilitas dua institusi akan rusak jika ada yang campur tangan pada muktamar.
"Kalau pemerintahan, kementerian, ikut campur dalam persoalan mobilisasi massa, wah rusak, mobilisasi suara, rusak ini," kata Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu.
Sebelumnya, dua tokoh NU menyatakan siap maju dalam Muktamar PBNU. Selain Said, ada Katib Aam PBNU Yahya Cholil Staquf yang mencalonkan diri sebagai ketua umum PBNU.
Menjelang muktamar, Wakil Ketua PWNU Lampung Muhammad Irfandi menyebut ada oknum Kemenag memborong kamar hotel di Bandar Lampung. Ia bilang hotel-hotel diborong di tanggal-tanggal muktamar.
"Saya mempertanyakan, kenapa negara seakan mengindikasikan melakukan sabotase terhadap kegiatan ini, sehingga mereka memborong tingkat hunian hotel yang bertepatan dengan agenda Muktamar," ungkap Irfandi dalam keterangan tertulis, Senin (8/11).
Tudingan itu telah dibantah Kementerian Agama. Bantahan juga disampaikan oleh Yahya Staquf. Ia menyangsikan klaim soal Kemenag intervensi Muktamar PBNU.
"Kita lihat yang nuduh siapa, dasarnya apa? Memang benar? Nanti kalau dipolisikan, cari materai lagi," sindir Yahya diwartakan CNNIndonesia.com, Rabu (10/11).(mr/cnn)
COMMENTS