KONFRONTASI- Masyarakat warga (civil society) dan media menanti langkah KPK lebih lanjut setelah Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir dilaporkan ke KPK oleh mahasiswa dan masyarakat sipil. Laporan itu terkait dugaan keterlibatan LBP dan Erick dalam bisnis tes PCR. Apapun argumen Erick dan LBP untuk berdalih dan membenarkan diri, tidak akan diterima masyarakat yang sudah kecewa, terluka dan tidak percaya lagi. Demikian pandangan Ilham Yudha dan Darmawan Sinayangsah, keduanya aktivis Prodemokrasi (Prodem) dan LSM.
Mereka juga menyimak tanggapan Ketua KPK Firli Bahuri.
"KPK sangat mendengar suara rakyat, KPK sungguh-sungguh memperhatikan apa keinginan rakyat, keinginan rakyat, satu, bahwa negara Indonesia bebas dari praktik-praktik korupsi," kata Firli usai acara di Gedung Gradika Bakti Praja, kompleks kantor Gubernur Jateng, Semarang, Kamis (11/11/2021).Ia menjelaskan, jika memang laporan terhadap Luhut dan Erick itu terbukti, maka akan ada tindakan. Saat ini yang akan dilakukan KPK adalah mengumpulkan keterangan dan bukti.Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir resmi dilaporkan ke KPK. Pelaporan itu terkait dugaan keterlibatan dua menteri itu dalam bisnis tes PCR.Sebelumnya, pekan lalu Elemen mahasiswa dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menggelar demonstrasi menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan bisnis dalam pengadaan tes PCR oleh Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir.
Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, aksi diikuti oleh para mahasiswa di depan Gedung Merah Putih KPK, Selasa (9/11) sekitar pukul 15.00 WIB.
"Kami meminta KPK agar segera memeriksa Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan beserta Menteri BUMN Erick Thohir atas kasus dugaan keterlibatan dalam bisnis PCR," ucap Koordinator Aksi Lapangan, Syamsuddin Saman.
Politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah blak-blakan menyindir pejabat pemerintah yang terang-terangan berbisnis. Pernyataan itu dilontarkan setelah ramai diperbincangkan Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN, Erick Thohir.
"Mau untung atau mau rugi itu soal lain. Pejabat jangan berdagang di ruang kebijakannya. Itu intinya. #PahamGakLu ?," tulis Fahri Hamzah di akun Twitter @fahrihamzah yang dikutip Isu Bogor, Sabtu 6 November 2021.
COMMENTS