KONFRONTASI- Makin jelas bahwa Partai Golkar memihak oligarki dan kepentingan bercokol dengan penolakannya agar ambang batas (threshold) jadi 0% untuk Capres, Cagub, & Cabup. Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar Nurul Arifin menolak threshold 0 persen itu dengan alasan yang semu dan irasional.
Para analis menilai, penolakan Golkar itu sangat picik, egois dan hanya mengutamakan kepentingan sempit oligarkis. Para analis curiga bahwa Golkar menolak presidential threshold atau ambang batas Pilpres, Pilkada dan Pileg 0 persen karena mudah diduga sumber dananya dari oligarki. ''Hal ini juga menunjukkan watak Golkar yang oportunis, egois dan oligarkis,'' kata Zulfikar MSE, peneliti Indonesian Research Group dan Muhamad Muntasir Direktur Forum Kebangsaan yang juga alumnus Fisipol UGM .
Nurul Arifin, seorang politisi Golkar menegaskan, Beringin tidak setuju dengan usulan Ketua KPK Firli Bahuri soal presidential threshold atau ambang batas presiden 0 persen dan mahar politik nol rupiah.
Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar Nurul Arifin berpendapat bahwa ambang batas pencalonan presiden atau presidential treshold (PT) harus tetap ada dalam kontestasi pemilihan umum (pemilu).
"Saya berpendapat ya bahwa presidential threshold itu harus tetap ada. Karena jika tidak ada, maka para calon itu tidak akan tersaring," kata Nurul kepada wartawan, Rabu (15/12/2021).
'' Itu anggota DPR Golkar ngerti ndak bahwa Threshold tidak ada di UUD45 ? Paham ndak itu jadi basis dari demokrasi kriminal dan sumber upeti illegal utk partai. Jangan hanya bisa jadi corong kepentingan oligarki doang,'' kata kedua analis di atas.
Direktur Riset Freedom Foundation Darmawan menilai Golkar dan PDIP bersikap menolak threshold Nol persen karena takut berkompetisi secara fair dan menunjukkan keburukannya sebagai parpol yang lebih mementingkan kuasa dan uang, ketimbang menyelamatkan bangsa dari kehancuran ekonomi, pandemi dan maraknya korupsi di tengah cengkeraman oligarki.
''Kita butuh pemimpin mumpuni di semua level, dan agenda itu bisa dengan threshold Nol persen, tapi Golkar malah menjegal hal itu, payah dan buruk,'' kata Muntasir dan Darmawan , aktivis LSM untuk Sosial, Ekonomi-Politik dan Lingkungan Hidup itu.
COMMENTS