Anggaran Dipotong, Pimpinan MPR Minta Jokowi Copot Menkeu Sri Mulyani

KONFRONTASI- 

Pimpinan MPR meminta Presiden Joko Widodo memberhentikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dari jabatannya. Wakil Ketua MPR, Fadel Muhammad menilai Sri Mulyani tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan yang berkelanjutan.

Menurutnya, permintaan agar Jokowi memberhentikan Sri Mulyani merupakan hasil rapat bersama seluruh pimpinan MPR yang berjumlah 10 orang. Demikian laporan CNN Indonesia

"Maka kami, ini atas nama pimpinan MPR Republik Indonesia mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk memberhentikan saudari Menteri Keuangan," kata Fadel saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (30/11).CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Rahayu Puspasari, tapi belum mendapatkan respons hingga berita ini diturunkan.

Ia mempertanyakan alasan Ani memotong anggaran MPR. Padahal, kata Fadel, jumlah pimpinan MPR telah mengalami perubahan dari empat menjadi 10 orang saat ini.

Fadel juga mengungkapkan sejumlah kekecewaan lainnya terhadap kinerja Ani, antara lain tidak menepati janji terkait jumlah pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar serta membatalkan kehadiran dalam rapat dengan pihaknya secara tiba-tiba.

"Pimpinan MPR rapat dengan Menkeu, kita undang dia, sudah atur waktu semuanya, tiba-tiba dia batalin dua hari kemudian, atur lagi, dia batalin," kata mantan politikus Partai Golkar itu

Alasan SMI harus dicopot

1. Kinerja penerimaan pajak terus merosot. Tax ratio, rasio penerimaan pajak dibandingkan output ekonomi (PDB), di bawah SMI anjlok terus di bawah 10 persen selama beberapa tahun terakhir. padahal standar negara maju di Asia saja tax ratio nya sekitar 20-an persen. Lebih jauh tertinggal lagi bila dibandingkan dengan negara Eropa yang rata-rata tax ratio 30-an persen.

2. Utang terus membengkak dengan bunga tinggi. Alasan pemerintah terus menarik utang karena penerimaan pajak rendah. Padahal sudah dibahas sebelumnya bahwa penerimaan pajak rendah karena SMI juga. Artinya bila SMI terus menjabat, dipastikan pemerintah akan terus menarik utang dengan bunga yang tinggi. Saking tingginya bunga utang Indonesia (7%), besarnya sampai 2-3 % di atas negara-negara peers di ASEAN seperti Filipina dan Vietnam. 

3. Karena cicilan bunga utang semakin tinggi dari tahun ke tahun (tahun 2022 Rp 400 triliun), maka anggaran APBN untuk sektor lain yang menurut SMI kurang penting terpaksa dipotong. Termasuk yang dipotong tentu saja adalah anggaran kegiatan MPR. Hal ini lah salah satunya yang meyasar pada kemarahan para pimpinan di MPR tersebut.

Jadi selama berada di bawah SMI Indonesia akan terus berada di "lingkaran setan" ini: penerimaan pajak rendah dan utang membengkak dengan bunga tinggi.

 Jokowi harus mencari Menteri Keuangan baru yang sanggup meningkatkan penerimaan pajak sehingga mengurangi beban utang, dan kalaupun masih harus berutang dengan bunga yang lebih rendah 2-3% dari bunga saat ini.

(CNN/konf/sumber2)