KONFRONTASI- Berbagai kalangan masyarakat dan mahasiswa mengaku kecewa dan menyesalkan sikap/posisi Ketua DPR Puan Maharani yang mengatakan pihaknya sudah sepakat untuk tidak melakukan revisi UU Pemilu dimana berlaku threshold 20%. Sehingga UU itu, kata Puan, tetap akan berlaku hingga Pemilu 2024 mendatang. Puan berharap agar keputusan DPR untuk tidak melakukan revisi UU Pemilu dapat dihormati seluruh pihak. Namun respon berbagai kalangan mahasiswa dan masyarakat justru mengecam dan melawan Puan sehingga kedua kubu bakal adu kuat.
Berbagai kalangan kecewa dan khawatir atas penegasan Puan Maharani yang tak perduli aspirasi rakyat itu. Sangat mungkin, Gedung DPR-RI bakal ditsunami dan diduduki oleh kaum intelektual, mahasiswa, aktivis, seniman, masyarakat dan para raja Nusantara yang mendesak agar threshold untuk Capres, Cagub, Cabup nol persen supaya kita hapus demokrasi kriminal ! Di sini benturan kepentingan/aspirasi dan adu kuat terjadi antara kubu Puan Maharani/PDIP melawan masyarakat madani (civil society).
Ekonom FEUI Faisal Basri menyesalkan adanya Presidential Threshold 20% dan penghapusan threshold jadi Nol persen itu, katanya, merupakan cara ampuh melumat Oligarki & membangun ekonomi bangsa ! ''Kaum mahasiswa juga kecewa dengan threshold itu,'' kata para aktivis mahasiswa BEM UIN Jakarta dan BEM Universitas Indonesia..
''Mari kita gempur terus agar threshold untuk Capres, Cagub, Cabup nol persen supaya kita hapus demokrasi kriminal ! Threshold tidak ada di UUD45, Mahkamah Konstitusi (MK) kok keblinger,'' tegas tokoh bangsa Dr Rizal Ramli (Gus Romli). Begawan ekonomi Rizal Ramli yang juga Ketua Dewan Pakar KKNU 1926 sesuai keputusan Pengurus Besar Komite Khittah Nahdlatul Ulama (NU) 1926 itu menegaskan, DPR-RI dan MK harus menyadari bahwa krisis kepercayaan dan krisis legitimasi sudah melanda demokrasi kriminal yang ditegakkan oleh Oligarki dan konco-kroninya. ''Sadarlah semua pihak,'' ujarnya.
Kini rakyat yang sudah sengsara dan capek ditindas oleh Oligarki berkedok demokrasi, mendesak agar threshold untuk Capres, Cagub, Cabup nol persen supaya para pemimpin bangsa di semua level dapat dipilih oleh rakyat secara demokratis. Sekaligus menghapuskan oligarki yang selalu serakah dan bernafsu busuk merebut sumber daya ekonomi negara.
Sejumlah pihak mengajukan pengajuan uji materi (judicial review) pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur presidential threshold (PT) 20% ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka adalah politikus Gerindra Ferry Juliantono, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, Gatot Nurmantyo, dan 2 anggota DPD.
Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan, presidential threshold atau ambang batas presiden 0 persen dan mahar politik nol rupiah berguna menghindari terjadinya money politik pada saat pemilu dan juga agar tokoh bangsa yang memiliki potensi dan kapablitas sebagai presiden bisa mencalonkan diri. Ketua KPK itu menegaskan ''Threshold untuk Pilpres, Pileg, Pilkada harus Nol persen''. “Kita ingin pilkada, pileg, pilpres, nol threshold-nya. Tidak boleh ada. Bukan hanya threshold yang nol persen, biaya politik juga harus nol rupiah,” tegas Firli.
Para analis khawatir benturan kepentingan/aspirasi itu berujung pada pendudukan Gedung DPR-RI oleh masyarakat, buruh dan mahasiswa sehingga instabilitas dan turbulensi politik meletus. ‘’Semua konflik, benturan dan goro-goro itu bisa terjadi, adu kuat kini berlangsung di kedua pihak yang berseteru,’’ kata Ariadi Ahmad, mantan anggota DPR-RI. Demokrasi era Jokowi sudah memburuk, makin mundur menuju hancur karena berlaku berlaku threshold 20% hasil komplotan oligarki dan elite politik.
COMMENTS