KONFRONTASI -Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok disarankan duduk manis sebagai oposisi supaya bisa bebas mengkritik pemerintah.
Ahok yang kini menjabat Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) belakangan disorot karena vokal mengkritik kerja-kerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di ruang publik.
Ahok bahkan menggugat roadmap mobil listrik (electric Vehicle atau eV), program yang sedang dikerjakan Presiden Joko Widodo.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menyarankan agar mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut melepas jabatannya dan kemudian berdiri di barisan oposisi. Dengan begitu, Ahok bisa lebih leluasa dalam mengkritik.
"Karena Ahok itu kan senengnya berkoar-koar. Bagusnya dia jadi pihak oposisi, agar bisa berkoar-koar mengkritisi pemerintahan," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin dilansir RMOL, Kamis (2/12).
Dikatakan Ujang, Ahok sekalipun akan mengganggu tatanan kerja di Pertamina akan berat untuk angkat kaki. Pasalnya, gaji komisaris tidak bisa dikatakan sedikit.
"Jika Ahok dianggap menghalangi tatanan program di Pertamina, angkat kaki itu lebih baik. Tapi kan gak mungkin, karena gajinya kan selangit," seloroh Ujang sambil tertawa.
Ujang juga menyoroti pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia yang tegas menekankan kepada siapa saja yang tidak setuju dengan program mobil listrik tanah air harus menyingkir.
Menurut akademisi Universitas Al Azhar ini, pernyataan Bahlil menegaskan bahwa pernyataan Ahok pada road map mobil listrik memang sudah mengganggu.
"Mungkin saja Bahlil terganggu dan risih dengan komentar-komentar Ahok terkait mobil listrik. Sehingga Bahlil berkomentar keras," tandasnya.(RMOL)
COMMENTS