JAKARTA-- Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Kie Raha Indonesia (PKRI) Syamsul Rizal meminta Pemerintah Republik Indonesia di bawah Kepemimpinan Presiden Ir. Joko Widodo serta semua komponen anak bangsa agar mengenang jasa-jasa Yang Mulia Sri Sultan Tidore Zainal Abidin Syah.
Ia pun meminta pemerintah untuk mengangkat Sultan Tidore sebagai pahlawan Nasional.
Rizal menyebut, permohonan tentang gelar pahlawan nasional Sultan Tidore Zainal Abidin Syah dari daerah telah melewati penilaian akhir dan sudah memenuhi semua syarat UU No. 20 tahun 2009 tentang tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Pasal 25 dan Pasal 26.
"Oleh karenanya kami meminta kebijaksanaan Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi dalam hal ini untuk mengangkat dan menetapkan Sultan Tidore Zainal Abidin Syah sebagai pahlawan Nasional," ucapnya pada wartawan di Jakarta, Kamis (9/12/2021)
Menurutnya, Bangsa Indonesia tidak boleh melupakan sejarah yang sudah ditorehkan dengan tinta emas oleh putra putri yang berjasa bagi negeri ini.
"Kita harus mengenang, meneladani dan mewariskan semangat dan cita cita perjuangan para pahlawan kepada generasi penerus saat ini," jelasnya
Syamsul Rizal menyebut, peran dari Sultan Tidore perjuangan masuknya Irian Barat (kini-Papua dan Papua Barat) ke dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Dalam sejarah masuknya Irian Barat ke pangkuan NKRI yang saat ini kita kenal dengan nama Provinsi Papua dan Papua Barat menurut saya sangatlah penting untuk diungkapkan ke permukaan bahwa Peran Presiden Pertama RI Ir. Soekarno dan Sultan Tidore Zainal Abidin Syah juahlah, Papua jatuh ketangan NKRI, " katanya
Lebih lanjut Syamsul Rizal mengungkapkan, Cintanya Ir. Soekarno kepada NKRI pada zaman itu, walaupun perhubungan laut dan udara Indonesia masih sangat Langkah, jauh-jauh dari Jakarta Ir. Soekarno datang ke Maluku Utara menemui dan berdiskusi panjang dengan Sultan Tidore Zainal Abidin Syah.
Keduanya berdiskusi tentang bagaimana diplomasi Indonesia kepada pemerintah Belanda agar Irian Barat dilepas oleh Pemerintahan Belanda dan masuk menjadi wilayah NKRI.
Sebab, secara historis dan geografis Ir. Soekarno tau betul bahwa wilayah Irian Barat adalah merupakan wilayah kekuasaan kesultanan Tidore sejak tahun 1521.
"Sultan Tidore saat itu adalah Sultan Mansur. Atas dasar historis dan semangat perjuangan Ir. Soekarno dalam menyatukan NKRI dari Sabang sampai Merauke, pertemuan Ir. Soekarno dan Sultan Tidore Zainal Abidin Syah akhirnya sepakat berjuang bersama mengembalikan Irian Barat yang saat itu menjadi Koloninya Belanda Masuk ke Pangkuan NKRI sampai saat ini, " ungkapnya
Syamsul Rizal yang merupakan Mantan Ketua Umum DPP KNPI menuturkan bahwa Peran Sultan Tidore Zainal Abidin Syah Gubernur Pertama Sementara Irian Barat (1956- 1961) yg saat ini berubah menjadi Papua dan Papua Barat) dengan Presiden RI Ir. Soekarno juga Bung Hatta akhirnya berhasil dalam penyelesaian konflik antara indonesia dan belanda mengenai irian barat masuk menjadi NKRI.
"Masuknya Irian Barat ke pangkuan NKRI melalui beberapa perjanjian antara lain, Perjanjiam New York, Perjanjian Malino, Perjanjian Jaya Wijaya dan terakhir Konferensi Meja Bundar."
"Oleh karena itu Kepada Presiden RI bapak Ir. Joko Widodo kami meminta agar tahun 2022 mendatangan Yang Mulia Sultan Tidore Zainal Abidin Syah (Gubernur Pertama sementara Irian Barat yang diangkat oleh Presiden Ir. Soekarno) sudah sepantasnya Negara memberikannya gelar Pahlawan Nasional, " pintanya
Syamsul Rizal menegaskan keturunan Sultan Tidore hingga saat ini terus menjaga agar Papua dan Papua Barat terus berada dalam pangkuan NKRI
"Akhir kata saya dalam hal ini juga perlu menegaskan kepada Pemerintah dibawah Kepemimpinan Presiden RI Pak Jokowi bahwa, spirit perjuangan Gubernur Irian Barat Pertama Sri Sultan Tidore Zainal Abidin Sjah dan Ir. Soekarno dalam menjaga keutuhan NKRI sampai saat ini secara turun temurun terus dilanjutkan oleh yang Mulia Husain Sjah Sultan Tidore saat ini dengan menjalin terus komunikasi secara kultural maupun budaya dengan para semua tokoh Papua termasuk Elemen Masyarakat Adat Papua," pungkasnya.(mr/tribun)
COMMENTS