Perayaan 100 Tahun NU, Rizal Ramli: Petani dan Kalangan UMKM Harus Untung dan Makmur. Kebijakan untuk Memakmurkan Mereka Itu, Kita Bisa Banget Kok !

 

KONFRONTASI- Mengingat pentingnya ceramah/pidato/tausyiah Dr Rizal Ramli  (Gus Romli) dalam perayaan 100 tahun NU yang diselenggarakan DPP PKB di Jakarta, maka pokok-pokok pikiran Gus Romli itu ditranskrip dan dipublikasikan Redaksi di bawah ini.

Assalamu’alaikum wr.wb.

Kita memperingati 100 tahun Nahdlatul Ulama (NU), NU saya tahu, adalah mobil plat hitam, artinya organisasi masyarakat (civil society). Jadi kalau NU mau besar, jangan seret NU jadi mobil plat merah, jangan jadikan NU mobil plat merah.

Bahwa NU itu rasional:  Kalau pemerintah tindakannya bagus, wajib dukung dan wajib puji. Tapi kalau ndak benar, wajib juga katakan, itu ndak benar. Menurut hemat saya itulah yang membuat NU besar,  selalu jadi mobilnya rakyat. Tapi saya tadi berdiri di belakang, mendengarkan Mars PKB    saya pikir kalau Mars ini benar-benar dilaksanakan, beres nih urusan Indonesia. Semangatnya, rohnya, jiwanya, itu canggih isi marsnya,   beres masalah Indonesia.

Nah, sebelum saya masuk ke masalah ekonomi hari ini dan apa yang terjadi di masa depan dan NU, saya mau cerita sedikit: waktu mahasiswa di ITB saya pernah dua minggu ikut pesantren kilat di Pesantren Pondok Gontor, Jatim.

Nah yang kedua,  pada tahun 2002  waktu Gus Dur presiden saya pernah bicara begini: Gus saya bekerja 24 jam siang malam sabtu minggu, saya pengen dikasih hadiah. Gus Dur bilang, kamu mau hadiah apa Rizal? Saya mau diasih gelar Gus , saya bilang gitu ke Gus Dur.  Lalu Gus Dur bilang,  kamu orang pintar, S1 buat kamu gampang, S2 gampang, S3 gampang. Tapi dapat gelar Gus itu susah banget. Memang Gus Dur ada ‘pelitnya’ juga haha.

Jadi sampai beliau meninggal saya tak pernah mendapat gelar Gus dari Gus Dur. Tapi dua tahun setelah Gus Dur tidak ada, ikatan Alumni Tebuireng mengadakan Kongres di Puncak, dimana  200-an orang alumninya memberi saya  gelar Gus, tapi ada syaratnya, ndak gratis. Syaratnya  RR itu harus ganti nama, Rizal Ramli  jadi Gus Romli, ndak boleh pake Gus Ramli. Karena itu doa kawan-kawan, sekaligus juga harapan. Sesuai dengan ramalan Joyo Boyo. Ejaan yang terakhir itu ucapanya Ro, Notonogoro. Maka saya dipanggil Gus Romli

***

Nah ekonomi Indonesia hari ini, jauh sebelum Covid-19 memang tidak anjlok, karena pengelolaan materi sebelumnya sangat konservatif. Dengan adanya covid, anjloknya ekonomi lebih dalam lagi.

Memang dalam beberapa bujlan terakhir, beberapa sektor melonjak tinggi sekali, harga batu bara naik dai 60 dolar ke harga 200-an dolar.harga sawit naik 60% , harga macam macam itu naik tinggi sekali, cuman harga sawit naik, harga minyak goreng juga naik. Nah kami ingat waktu pemerintahan Gus Dur, harga sawit naik dua kalinya.harga minyak goreng juga naik tinggi sekali lebih dari 100% . Saya panggil, waktu itu masih anak buah saya, namanya Jenderal Luhut Panjaitan.Menteri Perindustrian Perdagangan, saya bilang, Bang Luhut, ini daftar harga sawit swasta, ini sawit BUMN. ‘’Panggil mereka semua kumpulkan , kasih tahu satu hal: kalian jangan greedy (rakus,tamak), jangan rakusnya kebangetan, karena harga sawit di luar sudah untung, kalian mau genjot juga di dalam negeri, pasokan di dalam negeri kalian kurangi, maka harga melangit. Saya katakan, Satu: Para pengusaha sawit itu harus mementingkan hajat hidup orang banyak.   Yang kedua, jangan lupa kacang sama kulitnya. Industri sawit Indonesia dibangun tahun 70-an , 80-an pakai kredit Likuiditas Bank Indonesia bunganya  cuma 2%. Kalian mesti ingat itu. Yang ketiga, kalau dalam waktu satu bulan harga minyak goreng di dalam negeri nggak turun, seperti di awal, saya akan periksa pajak dan kalau saya ketemu saya ndak ada ampun lafi. Jenderal Luhut Panjaitan bilang, Siap Bang, aku ini paling suka nge-gencet orang. Dikumpullah penguasa sawit, dan  dia cerita :”Ada pesan nih, tiga dari Pak Menko RR, kalau nanti bapak-bapak diperiksa pajaknya ketemu, bapak lobi saya, saya lobi pak Menko , ndak bakal ada ampun pada akhirnya. Apa yang terjadi? Dalam sebulan harga minyak goreng turun.

Itulah contoh daripada Konstitusi 1945 kita, kalau menyangkut hak hajat hidup orang banyak, pemerintah keberpihakannya mesti jelas. Tapi kalau harga mobil naik, harga barang elektronik naik ga usah. Tapi hal-hal yang penting menyangkut hajat hidup orang banyak pemerintah garisnya sudah jelas. Nah, ada hal yang berbeda juga, pada awal-awal tahun Orde Baru, 85% dari penbdapatan APBN, itu dari minyak bumi dan gas. Bahkan sampai pernah 85% APBN kita itu dari minyak bumi dan gas. Hanya 15% dari pajak di dalam negeri. Dengan itulah Pak Harto punya uang untuk membiayai pembangunan , biaya SD Inpres, biaya macam-macam, Puskesmas, Pemerintah Pak Harto  punya uang untuk membangun  itu semua.

Hari ini apa yang terjadi? Komoditi naik semua, minyak bumi, gas, batubara, dan lain-lain, tapi pemiliknya swasta bukan negara. Sehingga kontribusinya ke dalam APBN kecil sekali. Padahal misalnya batu bara aja, kalau misalnya tidak dihapus royalti terhadap pajak batu bara baru dihapusin 6 bulan yang lalu maka negara akan terima 100 Triliun rupiah dan itu bisa mensubsidi supaya  rakyat bisa lega. Pendapatan Negara bertambah karena harga naik lagi ke depan. Tapi ini tidak. Nah, kenapa? Karena Undang-undang Dasar 45 dibelokkan. Di Undang-undang Dasar 45 kan sangat jelas , sumber daya alam, punya rakyat, dikelola oleh negara. Swasta boleh jadi kontraktor saja, itulah yang terjadi di sektor minyak bumi dan gas. Rakyat yang memiliki dikelola oleh negara, pelakunya swasta asing sama swasta dalam negeri.tapi mayoritas dari keuntungan kenaikan harga  dinikmati oleh rakyat karena masuk APBN sesuai Konstitusi. Sementara yang sekarang enggak sama sekali. Dimiliki oleh swasta, udah dibelokkan dan tak menguntungkan Negara dan rakyat.

Nah harusnya mereka ini rata-rata sudah memiliki konsesi ini 30 tahun dan harus dikembalikan kepada negara. Tapi biasalah raja-raja di bidang pertambangan ini lobi, sogok sini sogok sana diloloskanlah UU Mineral sehingga pemilik konsesi otomatis dapat perpanjangan dua kali sepuluh tahun. Nilai konsesinya itu sendiri ratusan milyar. Harusnya negara berhak mengambil sebagian atau sebagian besar , mereka hanya menjadi kontraktor.

Jadi kalau kita kembalikan ke Undang-Undang Dasar 45, banyak dari masalah ekonomi kita ini dapat diselesaikan kalau konsesi-konsesi pelakunya dan pelaksananya hanya jadi kontraktor. Bukan jadi pemilik. Menurut saya ini satu hal penting yang PKB bisa ikut perjuangkan.

Nah yang kedua kebanyakan pengusaha seperti yang saya katakan tadi , umat Islam kebanyakan itu pengusaha kecil menengah. Ada nggak yang bisa dilakukan supaya mereka punya kesempatan lebih maju , lebih hebat. Ada banget. Yang satu dari dulu penguasaha kecil selalu kesulitan modal, sampai hari ini kredit untuk pengusaha kecil menengah hanya 18 % dari total kredit. Sisanya yang gede-gede ini  yang dapat.Seandainya diubah nih, dalam dua tahun mendatang, naik menjadi 30 atau 40% dampaknya itu dahsyat sekali. Karena pengusaha kecil inilah yang banyak menciptakan lapangan pekerjaan, pengusaha kecil inilah yang punya insiatif banyak sekali, sekarang hanya 18 % kredit, kalau di”double”  dalam waktu dua tahun dampaknya akan dahsyat. Dan yang kedua kredit macetnya itu rendah. Saya ini dulu, ketua tim reformasi BRI Indonesia, zaman pak Harto bersama tim dari Harvard University, kita ciptakan kredit KUPEDES (Kredit Umum Pedesaan). Kita ciptakan tim SIMPEDES (Simpanan Pedesaan). Hasilnya apa? Macetnya itu KUPEDES ndak pernah lebih dari 0,3%, dari dulu. Padahal kredit yang besar-besar terutama pada waktu krisis, macetnya sampai 80%.

BRI itu besar karena satu, resiko kreditnya rendah sekali. Yang kedua kami ingat waktu itu, waktu mulai SIMPEDES, kita banyak mulai tidak percaya memang ada uang di desa. Ternyata ada, tetapi hanya pada waktu panen, mereka masukkan ke SIMPEDES dan ndak pernah diambil kecuali Mantu dan naik Haji. Hasilnya apa? BRI stabil pendanaannya “cost of many”nya rendah sekali. Itu yang menyebabkan BRI bisa melonjak.

BRI itu dahsyat lho. BRI itu 12 tahun yang lalu, BRI itu modalnya hanya 1/3 dari Mandiri (Bank Mandiri). Dalam waktu 12 tahun asetnya lebih besar dari Mandiri, yang kedua kredit macetnya kecil sekali . jadi justru mengandalkan yang kecil-kecil itu, bisa hebat dan besar. Memang Bankir Mandiri kurang gaya , eh Bankir BRI kurang gaya, bahasa Inggris tidak bisa dibandingkan Bankir Bank Mandiri. Tapi itu contoh, begitu saudara menggarap yang kecil-kecil, saudara bisa jadi superbesar. Itulah yang menjelaskan  di balik revolusi digital hari ini. Apa sih digital, pada dasarnya ngumpulin segmen yang kecil-kecil. Pakai teknologi akhirnya terjadi “Economy Scale “. Jadi di belakang revolusi ekonomi digital itu, andalannya yang kecil-kecil, seperti gas segala macam, jadi kalau kita lakukan landasdan kredit kita naikkan, dua kali dari dari peminjaman usaha kredit untuk usaha kecil dan menengah, udah pasti akan lebih hebat dan lebih maju.

Nah yang kedua, saya kira teman-teman semangatnya luarbiasa. Ingin jadi pengusaha, iungin jadi saudagar, keinginan itu suatu keinginan yang bagus, dan negara harusnya bantu. Kalau di negara lain terutama Jepang, ada memang lembaga yang benar-benar bekerja untuk membantu usaha kecil menengah. Di kita ada lembaganya kerjanya kagak jelas, begitu.

Mah yang ketiga, adalah memang regulasi. Regulasi Indonesia itu ribet sekali, seperti teman saya dulu, Marzuki Darusman, kalau memang sulit kenapa dijadikan mudah. Itu mental birokrasi kita, nah coba diselesaikan dengan Undang-undang Omnibulaw ini. Tapi Undang-undang yang katanya untuk menyederhanakan, halamannya saja 1000 halaman. Penjelasannya 500 halaman. Bagaimana mau menyederhanakan, kalau Undang-undangnya saja lebih dari 1000 halaman. Jadi dari segi pendekatan sistem, malah harusnya cukup cuma 20 halaman. Dipotong segala macam regulasi dan itu sebetulnya mudah. Dan , ada pertanyaan, mungkin gak,  kalau lihat Undang-undang bikinan kita, pada dasarnya kita, pendiri negara kita itu ingin membikin negara yang sejahtera, kalau begini. Mungkin nggak rakyatnya sejahtera , negara kesejahteraan tanpa pajak yang super tinggi. Banyak negara di Skandinavia terutama, betul-betul negara kesejahteraan. Tingkat pendidikan bagus, kesehatan bagus, segala macam diurus sama negara rakyatnya. Tapi ongkosnya tarif pajak yang tinggi.

Indonesia mungkin nggak, kalau tarif pajak terlalu tinggi tentu pengusaha juga protes. Mungkin nggak? Sangat mungkin.karena kita dibekali oleh Allah yang Maha Kuasa, sumber daya alam yang besar. Kalau kita kelola itu, kita bisa membangun negara kesejahteraan tanpa perlu pajak yang tinggi.

Saudara-saudara, apakah kita bisa keluar dari krisis ini, bisa banget. Kami waktu zaman Gus Dur, hanya butuh waktu dua tahun kurang dari kita masuk minus 3, dua tahun naik (Permintaan) sehingga tumbuh menjadi  + 4 ½ %, eksport kita naikin dua kali, yang miskin kita kurangi setiap tahun, hampir 5 juta orang. Mohon maaf pemerintah Jokowi  hanya kurang dari 1 juta / tahun.

Apa sih strateginya? Strateginya itu berpihak kepada rakyat, saya ingat waktu itu, waktu pemerintah Gus Dur masuk, kredit macet KUT, kreditnya mas Adi Sasono, sama \Pak Habibie, macet bunga berbunga 26 Triliun rupiah, yang kedua, petaninya diuber-uber supaya bayar, kalau nggak diganggulah sama camat sama polisi. Saya lapor Gus Dur, Gus, kita udah gila Gus, kalau kita uber semua nih, tanah petani jadi milik negara habis itu kita mau ngapain Gus?

Oh ya benar juga , Gus bilang, terus gimana, ya udah kita hapus aja  Rp26 Triliun itu, bunga berbunga. Loh itu duit besar, Rizal. Saya bilang tenang aja Gus, kalau perlu duit kan banyak akalnya. Tapi yang kedua, kata Gus Dur, adalah  kamu bisa dipenjara loh, ngabisin Rp 26 Triliun. Silahkan aja tangkap Rizal Ramli. Saya tidak menarik keuntungan sepeser pun, dari kebijakan tersebut. Akhirnya kita hapuskan, dan kaum petani bahagia, ndak diuber dan kebanyakan mereka itu NU semua, semua itu, dan bahagia ndak diuber sama camat sama polisi. Tapi habis itu kami naikkan rasio harga pembelian gabah dengan harga pupuk. Selama zaman pak Harto, pak Harto dikasih nasehat sama Profesor Peter Timmer, teman saya yang dosen di Stanford University, yaitu harus diatur rasio harga gabah dengan pupuk 3 banding 2. Selalu kalau pupuknya naik, harga pembelian gabah naik, supaya petani untung setengahnya, sehingga dia ada untuk insentif  untuk berproduksi. Sebenarnya rumus pertanian Pak Harto yang paling utama ya itu. Kalau petani waktu itu kami naikkan rasio itu waktu jadi 1,7. Jadi petani dapat  nilai tambah 0,7 . Makanya dia bersemangat untuk berproduksi, dua tahun setelah itu tidak ada import yang masuk ke dalam negeri. Jadi nggak ribet-ribet amat gitu. . 

Rumusnya sederhana, petani harus untung, baru dia akan meningkatkan produksi. Jadi walaupun  bibit bagus, irigasi bagus, pupuk bagus, tapi kalau setiap tanam petani rugi, 

Mohon maaf itu terjadi karena pupuk  dikurangi, dipotong dan  kebanyakan petani beli pupuk yang tidak disubsidi sehingga merugi. Dari sini kita harus ubah, terurama petani kita, rakyat kita, terutama di desa-desa, agar mereka itu bisa lebih makmur dan itu bisa banget kok. Bisa banget, kita bisa lebih hebat dari saat  era Pak Jokowi ini, syaratnya sederhana,  yakni laksanakan itu Marsnya PKB,  cukup itu  doang. Wassalammualaikum Wr Wb. TERIMAKASIH.

Dr Rizal Ramli, Ketua Dewan Pakar KKNU 1926 PBNU, Menko Ekuin Presiden Gus Dur