KONFRONTASI- Para aktivis dan analis menegaskan, terjunnya Rizal Ramli untuk maju ke Pilpres karena panggilan dan komitmennya bagi bangsa dan negara untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, adil dan sejahtera. Kini NKRI terpuruk, daya beli rakyat ambruk dan PHK meluas, kerusakan lingkungan hidup sangat parah kemiskinan naik tajam diterjang krisis ekonomi dan pandemi corona.
''Masyarakat dan negara seyogianya menyadari bahwa dengan beban utang negara, BUMN dan sektor swasta yang mencapai ribuan trilyun rupiah, maka potensi kebangkruten ekonomi nasional sudah di depan mata. Pasalnya, dewasa ini, utang yang ditanggung pemerintah sudah mencapai Rp8.670 triliun. Itu terdiri dari utang untuk pembiayaan APBN sekitar Rp6.527 triliun per akhir April 2021 serta utang BUMN sekitar Rp2 ribuan triliun yang harus ditanggung pemerintah jika terjadi gagal bayar (default),'' kata analis Muhamad Nabil MA yang juga peneliti CSRC UIN Syarif Hidayatullah 
Muhamad Nabil MA
''Para analis dan civil society sudah khawatir bahwa kita bakal gagar bayar, default, dan terjadi krisis,'' lata Salamudin Daeng, peneliti dan analis ekonomi pada AEPI.
Rizal Ramli menghimbau Presidential Threshold’ (PT) harus Nol persen agar semua Anak Bangsa yang Hebat bisa jadi Pemimpin di semua level. Namun Rizal Ramli malah di-bully, diserang buzzerRp dan pihak-pihak yang tidak memahami semangat dan cita-cita RR bagi NKRI yang lebih baik, adil makmur dan maju.
Filsuf Rocky Gerung pernah menyebut Rizal Ramli itu kaya gagasan dan terobosan mengatasi masalah ekonomi dan kenegaraan.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI khawatir pemerintah Indonesia tidak bisa membayar utang. Pasalnya, rasio utang Indonesia terhadap penerimaan sudah tembus 369 persen atau jauh di atas rekomendasi International Debt Relief (IDR) sebesar 92-176 persen dan rekomendasi Dana Moneter Internasional (IMF) sebesar 90-150 persen.
"Tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga melampaui pertumbuhan PDB dan penerimaan negara yang memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah untuk membayar," tulis BPK dalam ringkasan eksekutif LHP LKPP 2020 dikutip CNNIndonesia.com, Rabu (23/6).
Sebagai catatan, per April 2021, Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah mencapai Rp6.527,29 triliun atau 41,18 persen terhadap PDB. BPK juga memberikan catatan terhadap indikator kesinambungan fiskal 2020 sebesar 4,27 persen yang telah melampaui batas yang direkomendasikan The International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 5441- debt indicator yakni di bawah 0 persen.
"Pandemi Covid-19 meningkatkan defisit, utang dan SILPA yang berdampak pada peningkatan risiko pengelolaan fiskal," jelas BPK.
COMMENTS