KONFRONTASI- Ketua KPK Firli Bahuri mengharapkan agar threshold 0 persen untuk Pilpres, Pileg dan Pilkada karena banyaknya keluhan kepala daerah dan anggota legislatif lantaran besarnya biaya Pilkada yang harus dikeluarkan kalau threshold tidak Nol persen.
Berbagai kalangan sepakat dan menyerukan agar threshold untuk Pilpres, Pilkada dan Pileg Nol persen, mereka menyambut baik pandangan Ketua KPK itu. ''Banyak kalangan masyarakat, politisi dan akademisi sepakat dan menyerukan agar threshold untuk Pilpres, Pilkada dan Pileg Nol persen untuk mengatasi korupsi, cengkeraman politik uang dan oligarki. Pandangan dan sikap mereka tersebar di medsos dan media massa,'' kata pengajar Universitas Paramadina Dr Herdi Sahrasad dan Direktur Eksekutif Lembaga Studi Strategi Umar Hamdani MA yang juga aktivis NU kultural
Firli mengungkapkan adanya threshold yang membuat biaya politik jadi mahal itu menjadi faktor utama yang menjadi pemicu seorang kepala daerah maupun anggota legislatif melakukan korupsi, agar modal yang telah dikeluarkan untuk pencalonan bisa kembali.
Sama seperti mencalonkan Presiden, setiap kepala daerah wajib diusung oleh partai politik yang sedikitnya memiliki 20 persen kursi di DPRD.
Keluhan-keluhan kepala daerah maupun anggota legislatif itu disampaikan saat Firli melakukan kunjungan ke berbagai daerah dalam rangkaian kegiatan rapat koordinasi (rakor) bersama Forkopimda dan aparat penegak hukum (APH)
COMMENTS