JAKARTA-Langkah pemerintah melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan menuju darurat sipil dinilai tidak tepat.
Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, menyampaikan, saat ini Indonesia tengah menghadapi darurat kesehatan, bukan darurat sipil, sehingga kebijakan pemerintah itu tidak pas.
"Saya sudah katakan bahwa saat ini kita menghadapi darurat kesehatan dan darurat kemanusian akibat wabah virus corona, bukan darurat sipil," ujar legislator PKS itu dilansir RMOL.id, Selasa (31/3).
Pemerintah seharusnya melindungi rakyat Indonesia dengan menerapkan UU 24/2007 dan UU 6 tahun 2018 mengenai kekarantinaan kesehatan, bukan darurat sipil.
"Jokowi sepertinya bingung karena alur komando kendali dalam penanganan Covid-19 tidak sejalan antara pusat dan daerah," sebut Nasir Djamil.
Dengan kebingungan pemerintah pusat tersebut, dia melihat banyak kebijakan yang bertentangan antara daerah dan pusat.
"Pusat sering plin-plan dalam menyikapi situasi yang ada, antara presiden dan jajaran menteri tidak kompak, dan pernyataan presiden banyak yang tidak bisa direalisasikan," demikian Nasir Djamil.(mr/rm)
COMMENTS