JAKARTA-Utang 300 juta dolar AS kepada world bank oleh pemerintah dipertanyakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), khususnya komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra.
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra, Heri Gunawan merasa ragu utang tersebut dilakukan Menteri Keuangan, Sri Mulyani atas persetujuan Presiden Joko Widodo.
Ia pun menyayangkan sikap pemerintah yang memilih mengambil utang di tengah ambruknya ekonomi. Sebab seharusnya, ada solusi sumber pendanaan dalam negeri yang bisa dimanfaatkan.
Di antaranya Sisa Anggaran Tahun Lalu (SAL), akumulasi dari Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA), dan anggaran yang selama ini disishkan oleh pemerintah sebagai dana abadi (endowment fund) untuk keperluan cadangan yang diinvestasikan di Surat Utang Negara (SUN). Termasuk dana APBN yang ada BA-99 yang selama ini dikelola oleh Menteri Keuangan sebagai Bendahar Umum Negara.
“Bahkan kalau perlu pemerintah bisa meminjam sebagian dana simpanan milik LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) yang mencapai lebih 150 triliun sebagai cadangan darurat oleh negara untuk keperluan mendadak. Karena uang tersebut tersedia dan sangat siap untuk dipinjam negara bila perlu karena posisi dana nya memang tidak sedang digunakan,” jelasnya.
Ada pula cadangan devisa Indonesia yang dikelola oleh Bank Indonesia sekitar 130 miliar dolar AS atau setara Rp. 2 ribu triliun bila kurs saat ini Rp. 16.800 per dolar AS.
“Karena Bank Indonesia tidak sepenuhnya menggunakan cadangan devisa untuk operasi moneter menjaga stabilitas nilai tukar rupiah saja seperti saat ini. Sehingga operasi moneternya lebih terimbang untuk yang lain lebih urgent,” katanya.
Heri Gunawan menyarankan pemerintah cukup dengan menerbitkan open end SUN yang khusus dibeli oleh bank sentral dan meminta BI membeli SUN tersebut dengan asumsi bunga di bawah 5%. Kalau pemerintah menerbitkan SUN senilai 20 miliar dolar AS akan setara dengan 336 triliun rupiah.
“Kebijakan seperti ini harus diambil karena kalau kita menerbitkan global bond di saat pasar global sedang terimbas Covid-19, maka rate return SUN yang diterbitkan oleh Indonesia akan sangat mahal biayanya," tandasnya.(mr/rm)
COMMENTS