JAKARTA-Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP Anas Thahir meminta agar pemerintah tetap memberikan bantuan langsung tunai guna membantu masyarakat yang terdampak ekonominya akibat wabah Corona atau Covid-19 di tanah air.
Hal tersebut disampaikan oleh Anas sapaanya saat menanggapi keputusan pemerintah untuk memberikan pelatihan berbasis darling dalam kebijakam kartu pra kerja guna membantu masyarakat yang terdampak ekonominya atau PHK akibat wabah Corona.
“Di tengah maraknya PHK, pemerintah semestinya fokus menjaga konsumsi masyarakat. Sebab, berdasarkan struktur perekonomian Indonesia, kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi domestik,” kata Anas kepada wartawan, Jumat, (17/4/2020).
Sepanjang 2019, lanjut Anas, BPS mencatat konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, yaitu mencapai 2,73 persen.
Berkaca dari data tersebut, kata Anas, salah satu cara menjaga agar konsumsi rumah tangga tak goyah adalah dengan memberikan bantuan-bantuan tunai.
“Artinya, pemerintah seharusnya bukan memberikan bantuan yang sifatnya pelatihan seperti kartu pra kerja,” tegas Anas.
Anas menambahkan anggaran Rp 5,6 triliun dari Rp 20 triliun dana yang dianggarkan untuk pelatihan online program Kartu Pra Kerja juga dinilai kurang bermanfaat untuk penerima bantuan.
“Bahkan hanya akan dinilai sebagai proyek yang hanya menguntungkan penyedia jasa pelatihan. Berbeda jika kartu prakerja ini dialihkan untuk bantuan tunai bagi pekerja terdampak PHK atau masyarakat terdampak Covid-19, akan ada multiplier effect bagi perekonomian,” ungkap Anas.
Anas menambahkan jika pun tetap diperlukan adanya pelatihan online, maka pihaknya meminta jumlahnya dikurangi dan harus sesuai dengan tetap sasaran dan diperingati bagi mereka yang memang baru mau memasuki dunia kerja.
“Penunjukkan penyelenggara pelatihan online pun harus sesuai dengan prosedur yang berlaku dan ditangani oleh Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga tidak muncul temuan adanya penyalahgunaan prosedur di kemudian hari,” pungkas Anas.(mr/jpn)
COMMENTS