Soal Telegram Kapolri, Politikus Demokrat: Penegakan Hukum Jangan Intimidatif

Baca juga:


JAKARTA-Politisi Partai Demokrat Didik Mukrianto menyebut kalau polri jangan melakukan intimidasi ke masyarakat terkait aturan penghinaan presiden dan pejabat terkait penanganan virus corona (Covid-19).

Didik menuturkan kebebasan berpendapat di negara demokrasi sesuai dengan konstitusi dan dilindungi oleh negara.

"Kebebasan yang bertanggung jawab adalah hak setiap warga negara," tutur Didik dalam pesan singkatnya, Sabtu (11/04/2020).

Anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan hal tersebut dapat menimbulkan keresahan ditengah masyarakat kepada penegak hukum.

Didik menghimbau sebaiknya Polri fokus saja kepada penegakan hukum yang selama ini sudah dilakukan tanpa dicampuradukan dengan aturan yang intimidatif.

"Penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan basis intimidatif dan menimbulkan nuansa kebatinan ketertekanan masyarakat terhadap penegak hukum," katanya.

Politisi kelahiran Magetan tersebut mengingatkan kepada Polri untuk tetap menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat dan berikan pelayanan terbaik.

Menurutnya, Polisi tidak boleh membuat kebijakan yang dapat membuat masyarakat resah dan melakukan penegakan hukum tanpa tebang pilih.

"Polisi wajib juga untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan yang baik bagi masyarakat," pungkasnya.

Senada dengan Didik, Pengamat Politik Ubedilah Badrun mengatakan kalau surat telegram (ST) Kapolri nomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020 terkesan berlebihan ditengah pandemi corona.

“Surat telegram Kapolri tanggal 4 April 2020 itu berlebihan terutama pada poin kedua, langkah pertama dan langkah keempat terkait patroli siber yang didalamnya memuat perintah untuk mengambil langkah diantaranya terhadap mereka yang dinilai melakukan penghinaan terhadap presiden atau pejabat negara," kata Ubedilah melalui rilisnya, Jumat (10/04/2020).

Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (Cespels) tersebut menegaskan rawan adanya tafsir subjektif dari aparat maupun pejabat tentang yang dimaksud dengan penghinaan.

“Oleh karenanya ini bisa memicu kegaduhan baru ditengah-tengah masyarakat dalam situasi Pandemi Covid-19,” tegasnya. (mr/tersen)

COMMENTS

Loading...

Share

Loading...
Nama

BUMN,26,EKBIS,381,FOKUS,172,GLOBAL,538,HIBURAN,4,IPTEK,292,KHAZANAH,120,KRIMINAL,137,LIFESTYLE,65,NASIONAL,430,OLAHRAGA,312,OPINI,85,OTOMOTIF,53,POLHUKAM,574,RAGAM,524,SELEBRITA,218,
ltr
item
Konfrontasi: Soal Telegram Kapolri, Politikus Demokrat: Penegakan Hukum Jangan Intimidatif
Soal Telegram Kapolri, Politikus Demokrat: Penegakan Hukum Jangan Intimidatif
https://lh3.googleusercontent.com/-Y4x0Mkv7lsk/XpJexh6QwQI/AAAAAAAAPQI/4TXUyCy5X5EzA3-8RpZBAEM-Dftjef1lQCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_ORG_1586650811382.jpeg
https://lh3.googleusercontent.com/-Y4x0Mkv7lsk/XpJexh6QwQI/AAAAAAAAPQI/4TXUyCy5X5EzA3-8RpZBAEM-Dftjef1lQCLcBGAsYHQ/s72-c/IMG_ORG_1586650811382.jpeg
Konfrontasi
https://web.konfrontasi.com/2020/04/soal-telegram-kapolri-politikus.html
https://web.konfrontasi.com/
https://web.konfrontasi.com/
https://web.konfrontasi.com/2020/04/soal-telegram-kapolri-politikus.html
true
3749342254488479250
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy