JAKARTA-Survei yang dirilis Indikator Politik Indonesia menyebutkan ada penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo sebesar 66,5 persen, dibanding hasil surveinya bulan Februari lalu yang sebesar 69,5 persen.
Hal ini dikomentari pihak Istana melalui Tenaga Ahli Utama Kantir Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian. Ia mengatakan, penurunan kepuasaan terhadap langkah pemerintah dalam penanganan Covid-19 adalah hal yang wajar.
"Saya kira itu wajar, pasti ada penurunan. Dalam kondisi normal saja kepuasan itu bisa naik-turun, apalagi dalam kondisi seperti ini (Covid-19)," ujar Donny Gahral Adian saat dihubungi wartawan, Senin (8/6).
Meski begitu, penurunan yang dirilis lembaga survei menurut Donny tidak terlalu signifikan pengaruhnya. Sebab ia menyatakan pemerintah telah bekerja semaksimal mungkin menangani Covid-19.Termasuk meningkatkan kondisi perekonomian saat ini.
"Penurunan itu kan ekspektasi publik, ekonomi pasti akan baik. Tapi dalam kondisi seperti ini, tentu saja tidak mudah meningkatkan kondisi perekonomian. Tapi dilakukan pemerintah sudah maksimal mengingat pertumbuhan kita masih positif," klaimnya.
Lebih lanjut, Donny membeberkan sejumlah hal yang telah dikerjakan pemerintah selama masa Covid-19. Beberapa hal yang ia sebutkan antara lain mengenai Bansos yang belakngan dikritisi karena tidak tepat sasaran.
"Saya kira, Presiden sudah mengatakan bantuan sosial harus tepat sasaran. Tolong daerah, dibantu pusat, terus memperbaiki data, update supaya data itu menjadi basis pemberian bansos yang bisa dipertanggungjawabkan," sebut Donny.
"Ya itu (kritik) masukan bagus buat pemerintah untuk mereformasi sistem pendataan bansos. Sekarang sudah mulai ada perbaikan," sambungnya.
Kemudian mengenai ketidaksetujuan responden tentang anggaran untuk kartu prakerja, Donny menegaskan alokasi anggaran kartu prakerja hanya 28 persen untuk pelatihan.
Selain kritik Bansos, Donny juga meluruskan mengenai perbaikan sistem bantuan sosial, salah satunya adalah mengenai Program Kartu Prakerja.
"Kartu Prakerja saya kira akan terus diperbaiki sesuai dengan perkembangan di lapangan. Sekarang kan cuma 28 persen untuk pelatihan. Sisanya dalam bentuk bansos atau dana yang akan dikirimkan ke masing-masing penerima manfaat. Saya kira prakerja akan terus dijalankan dengan catatan dan perbaikan," pungkasnya.
Sebagai informasi, survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia bertajuk "Persepsi Publik Terhadap Penanganan Covid-19". Survei ini digelar dalam periode 16-18 Mei 2020, dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Adapun metode wawancara yang dilakukan melalui telepon dengan random sampling kepada 1.200 responden di seluruh Indonesia.[MR/RM]
Hal ini dikomentari pihak Istana melalui Tenaga Ahli Utama Kantir Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian. Ia mengatakan, penurunan kepuasaan terhadap langkah pemerintah dalam penanganan Covid-19 adalah hal yang wajar.
"Saya kira itu wajar, pasti ada penurunan. Dalam kondisi normal saja kepuasan itu bisa naik-turun, apalagi dalam kondisi seperti ini (Covid-19)," ujar Donny Gahral Adian saat dihubungi wartawan, Senin (8/6).
Meski begitu, penurunan yang dirilis lembaga survei menurut Donny tidak terlalu signifikan pengaruhnya. Sebab ia menyatakan pemerintah telah bekerja semaksimal mungkin menangani Covid-19.Termasuk meningkatkan kondisi perekonomian saat ini.
"Penurunan itu kan ekspektasi publik, ekonomi pasti akan baik. Tapi dalam kondisi seperti ini, tentu saja tidak mudah meningkatkan kondisi perekonomian. Tapi dilakukan pemerintah sudah maksimal mengingat pertumbuhan kita masih positif," klaimnya.
Lebih lanjut, Donny membeberkan sejumlah hal yang telah dikerjakan pemerintah selama masa Covid-19. Beberapa hal yang ia sebutkan antara lain mengenai Bansos yang belakngan dikritisi karena tidak tepat sasaran.
"Saya kira, Presiden sudah mengatakan bantuan sosial harus tepat sasaran. Tolong daerah, dibantu pusat, terus memperbaiki data, update supaya data itu menjadi basis pemberian bansos yang bisa dipertanggungjawabkan," sebut Donny.
"Ya itu (kritik) masukan bagus buat pemerintah untuk mereformasi sistem pendataan bansos. Sekarang sudah mulai ada perbaikan," sambungnya.
Kemudian mengenai ketidaksetujuan responden tentang anggaran untuk kartu prakerja, Donny menegaskan alokasi anggaran kartu prakerja hanya 28 persen untuk pelatihan.
Selain kritik Bansos, Donny juga meluruskan mengenai perbaikan sistem bantuan sosial, salah satunya adalah mengenai Program Kartu Prakerja.
"Kartu Prakerja saya kira akan terus diperbaiki sesuai dengan perkembangan di lapangan. Sekarang kan cuma 28 persen untuk pelatihan. Sisanya dalam bentuk bansos atau dana yang akan dikirimkan ke masing-masing penerima manfaat. Saya kira prakerja akan terus dijalankan dengan catatan dan perbaikan," pungkasnya.
Sebagai informasi, survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia bertajuk "Persepsi Publik Terhadap Penanganan Covid-19". Survei ini digelar dalam periode 16-18 Mei 2020, dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Adapun metode wawancara yang dilakukan melalui telepon dengan random sampling kepada 1.200 responden di seluruh Indonesia.[MR/RM]
COMMENTS