 |
| Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo |
Namun Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengatakan, kematian tragis Floyd telah dimanfaatkan oleh Partai Komunis China (PKC) untuk mendapatkan keuntungan politik.
"Upaya tak berperasaan Partai Komunis China untuk mengeksploitasi kematian tragis George Floyd demi keuntungan politiknya sendiri akan gagal. Selama masa-masa terbaik, Beijing dengan kejam memaksakan komunisme. Di tengah tantangan yang paling sulit, Amerika Serikat mengamankan kebebasan," cuit Pompeo dalam akun Twitter-nya.
Bersamaan dengan cuitan tersebut, Pompeo, dalam pernyataan resmi yang dirilis Departemen Luar Negeri AS pada Sabtu (6/5), mengatakan kritikan China terhadap penanganan protes anti-rasisme pemerintah AS tidak lain untuk membenarkan tindakan otoriternya terhadap isu hak asasi manusia (HAM).
"Beijing dalam beberapa hari terakhir telah menunjukkan penghinaannya yang terus menerus. Upaya propaganda PKC yang berusaha untuk mengacaukan penanganan AS setelah kematian George Floyd harus dilihat yang sebenarnya," bunyi pernyataan tersebut.
"Selama masa-masa terbaik, China dengan kejam memaksakan komunisme. Di tengah tantangan yang paling sulit, AS mengamankan kebebasan," tambah pernyataan tersebut.
Pompeo kemudian membandingkan penanganan sebuah peristiwa yang dilakukan oleh AS dan China.
Menurutnya, para pengunjuk rasa damai Hong Kong dan Lapangan Tiananmen dipukuli oleh angkatan bersenjata karena "berbicara". Sementara du AS, penegak hukum berusaha untuk menghentikan penjarahan dan kekerasan yang terjadi di sela-sela protes damai. Dan tidak seperti di China, media di AS bebas untuk melakukan liputan.
Selanjutnya, Pompeo juga membandingkan penanganan AS dan China terhadap pandemik Covid-19 dan isu HAM di Xinjiang terhadap etnis Uighur.
"Ketika dokter dan jurnalis di China memperingatkan bahaya penyakit baru, PKC membungkam dan menghilangkannya," tulis Pompeo.
"Di AS, kami menghargai kehidupan dan membangun sistem tranparan," sambungnya.
Jika warga China memiliki pendapat yang berbeda, maka PKC akan memenjarakan mereka di kamp-kamp pendidikan. Di AS, bahkan di tengah kerusuhan, pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap supremasi hukum, transparansi, dan HAM. Namun Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan, kematian tragis Floyd telah dimanfaatkan oleh Partai Komunis China (PKC) untuk mendapatkan keuntungan politik.
"Upaya tak berperasaan Partai Komunis China untuk mengeksploitasi kematian tragis George Floyd demi keuntungan politiknya sendiri akan gagal. Selama masa-masa terbaik, Beijing dengan kejam memaksakan komunisme. Di tengah tantangan yang paling sulit, Amerika Serikat mengamankan kebebasan," cuit Pompeo dalam akun Twitter-nya.
Bersamaan dengan cuitan tersebut, Pompeo, dalam pernyataan resmi yang dirilis Departemen Luar Negeri AS pada Sabtu (6/5), mengatakan kritikan China terhadap penanganan protes anti-rasisme pemerintah AS tidak lain untuk membenarkan tindakan otoriternya terhadap isu hak asasi manusia (HAM).
"Beijing dalam beberapa hari terakhir telah menunjukkan penghinaannya yang terus menerus. Upaya propaganda PKC yang berusaha untuk mengacaukan penanganan AS setelah kematian George Floyd harus dilihat yang sebenarnya," bunyi pernyataan tersebut.
"Selama masa-masa terbaik, China dengan kejam memaksakan komunisme. Di tengah tantangan yang paling sulit, AS mengamankan kebebasan," tambah pernyataan tersebut.
Pompeo kemudian membandingkan penanganan sebuah peristiwa yang dilakukan oleh AS dan China.
Menurutnya, para pengunjuk rasa damai Hong Kong dan Lapangan Tiananmen dipukuli oleh angkatan bersenjata karena "berbicara". Sementara du AS, penegak hukum berusaha untuk menghentikan penjarahan dan kekerasan yang terjadi di sela-sela protes damai. Dan tidak seperti di China, media di AS bebas untuk melakukan liputan.
Selanjutnya, Pompeo juga membandingkan penanganan AS dan China terhadap pandemik Covid-19 dan isu HAM di Xinjiang terhadap etnis Uighur.
"Ketika dokter dan jurnalis di China memperingatkan bahaya penyakit baru, PKC membungkam dan menghilangkannya," tulis Pompeo.
"Di AS, kami menghargai kehidupan dan membangun sistem tranparan," sambungnya.
Jika warga China memiliki pendapat yang berbeda, maka PKC akan memenjarakan mereka di kamp-kamp pendidikan. Di AS, bahkan di tengah kerusuhan, pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap supremasi hukum, transparansi, dan HAM. [mr/rmol]
COMMENTS