JAKARTA - Total uang yang berputar selama pilkada tidak hanya berasal dari dana yang digelontorkan pemerintah. Tapi juga ada dana dari peserta yang jumlahnya lebih dari 10 kali lipat.
Begitu kata ekonom senior DR. Rizal Ramli menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyebut bahwa Pilkada Serentak bisa menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Kata mantan Kapolri itu, sebagian dari total anggaran Rp 15 triliun sudah terserap kepada pihak-pihak terkait pilkada. Antara lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hampir menyerap 99 persen, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang sudah hampir 98 persen, serta aparat keamanan sebesar 61,90 persen.
Dia mengurai bahwa 60 persen anggaran digunakan untuk para penyelenggara, yang berarti program padat karya terjadi. Kemudian 20 persen untuk alat pilkada dan 20 persennya untuk melindungi dari Covid-19 bagi para petugas penyelenggara, pengamanan, maupun para pemilih di TPS.
Sementara dalam hitungan Rizal Ramli, total uang yang berputar dalam pilkada nanti adalah sebanyak Rp 200 triliun.
"Mas Tito benar: Biaya negara Rp 20 trilliun. Biaya dari peserta sekitar 10 kalinya. Total stimulus sekitar Rp 200 T," katanya di akun Twitternya, Sabtu lalu (26/9).
Namun demikian, secara satire Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu mengingatkan bahwa risiko penyelanggaraan pilkada jauh lebih besar di tengah pandemi.
Jika protokol kesehatan ketat yang digadang pemerintah tidak berjalan baik, maka korban jiwa tak bisa dihindari.
"Tapi risiko kematian covid besar. Utamakan kemanusian, ingat Pancasila !! Jangan pidato doang. Undur," tegasnya. (*)
COMMENTS