JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD kembali menyebut tak ada yang tahu kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Bahkan, Mahfud mengatakan bisa saja virus yang diduga berasal dari Wuhan, China ini akan hidup bersama manusia selamanya.
"Kita tidak tahu ini akan berakhir kapan, mungkin Covid-19 akan selamanya bersama kita," kata Mahfud dalam sebuah video yang ditayangkan dalam diskusi yang digelar Mappilu PWI dengan tema Mewujudkan Pilkada Serentak 2020 yang Sehat dan Berbudaya, Kamis (1/10) kemarin.
Mahfud turut meminjam pernyataan badan kesehatan dunia (WHO) yang juga tak bisa memprediksi kapan pandemi ini akan berakhir. Yang pasti kata dia, yang harus dilakukan saat ini adalah menyesuaikan diri dengan wabah yang telah menjangkiti hampir semua negara di dunia ini.
"Melakukan kegiatan yang diperlukan tapi juga sadar bahwa di hadapan kita, di samping kita di belakang kita itu ada Covid-19," kata Mahfud.
Dalam kesempatan itu, Mahfud mengatakan hal ini jugalah yang jadi pertimbangan pemerintah dan semua pemangku kepentingan terkait readyviewed tetap menggelar Pilkada Serentak 2020 di Desember nanti, yang rangkaiannya dimulai sejak September kemarin.
Sebab kata dia, penundaan tak bisa lagi dilakukan karena tak ada yang tahu kapan pandemi berakhir. Dan, jika ditunda tak ada waktu pasti Pilkada bisa ditunda hingga kapan.
"Oleh sebab itu kegiatan dilaksanakan normal tapi dengan mengutamakan penjagaan kesehatan kepada semua. Rakyat pemilih, penyelenggara, pengawas, pengaman dan sebagainya," kata dia.
"Bagi pemerintah sendiri alasannya begini kalau kita ikuti pendapat sebagian warga masyarakat Pilkada dilaksnakan sesudah pandemi berakhir, itu juga sulit diterima karena tidak ada satu pun orang yang bisa ramalkan kapan Covid-19 itu berakhir," lanjutnya.
Di lain pihak, penyelenggaraan Pilkada Serentak yang digelar di tengah wabah disebut sebagai salah satu bentuk pelanggaran kemanusiaan. Hal ini diungkap oleh Kepala Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI Firman Noor. Menurutnya, gelaran Pilkada di tengah pandemi sangat berisiko bagi keselamatan masyarakat.
"Penyelenggaraan Pilkada 2020 berpotensi menimbulkan pelanggaran kemanusiaan akibat terabaikan aspek-aspek keselamatan manusia yang juga menjadi dasar tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub pada Pembukaan Undang-undang Dasar 1945," kata Firman.
Sementara itu, kasus positif Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Per Kamis (1/10), jumlah kumulatif kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 291.182 orang.
Angka tersebut bertambah sebanyak 4.174 kasus dari hari sebelumnya. Dari jumlah itu, sebanyak 218.487 orang dinyatakan sembuh dan 10.856 orang meninggal dunia.[]
COMMENTS