HONIARA - Kerusuhan anti- China melanda kawasan Pecinan atau Chinatown Honiara di Kepulauan Solomon sejak Rabu lalu. Sekitar 100 warga Tiongkok minta dievakusi karena lebih dari 100 toko mereka telah diamuk massa.
Selain kawasan Pecinan Honiara, wilayah pusat kota juga menjadi titik kerusuhan anti-Beijing.
"Setidaknya 100 warga negara China di Kepulauan Solomon telah menyatakan keinginan mereka untuk dievakuasi," kata Tan Jingquan, sekretaris Asosiasi China Kepulauan Solomon, kepada Global Times, Jumat (26/11/2021).
Menurut data asosiasi tersebut, ada sekitar 3.000 warga China yang tinggal dan bekerja di Kepulauan Solomon.
Sementara itu, pasukan polisi Australia telah tiba di Honiara atas permintaan pemerintah Perdana Menteri (PM) Manasseh Sogavare guna membantu upaya polisi setempat untuk memulihkan hukum dan ketertiban.
PM Sogvare mengatakan kerusuhan anti-China dihasut oleh asing. Dalam sebuah wawancara dengan saluran berita ABC Australia, dia menolak menyebutkan negara-negara yang dia curigai berada di balik kerusuhan itu.
"Kami tahu siapa mereka," ujarnya tanpa merinci satu pun pihak atau negara yang dicurigai.
Sogavare bersikeras satu-satunya isu nyata yang menyebabkan adegan kacau sejak hari Kamis adalah hubungan Kepulauan Solomon yang lebih dekat dengan China. Dia menolak sebagai tangensial semua keluhan lainnya—seperti dugaan kegagalan pemerintah pusat untuk menyediakan infrastruktur ke wilayah tersebut—yang dituntut oleh pengunjuk rasa, yang sebagian besar berasal dari Provinsi Malaita.
PM Sogavare mengatakan dia mendukung keputusannya pada tahun 2019 untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan demi China, yang mengangkat lebih dari beberapa alis di Provinsi Malaita.
Dia menambahkan bahwa peralihan itu menempatkan Kepulauan Solomon di sisi kanan sejarah dan itu sejalan dengan hukum internasional. Dia juga mengeklaim penduduk di wilayah yang bergolak itu diberi makan dengan kebohongan palsu dan disengaja tentang langkah tersebut.
Pada Kamis malam, sekitar 23 petugas Polisi Federal Australia mendarat di Honiara atas permintaan Perdana Menteri Sogavare. Tambahan 93 personel keamanan Australia sedang dalam perjalanan ke negara yang bermasalah itu.
Menteri Dalam Negeri Australia, Karen Andrews, mengatakan kepada ABC News pada hari Jumat bahwa satu-satunya misi kontingen adalah untuk membantu kepolisian Kepulauan Solomon untuk memulihkan hukum dan ketertiban umum sesegera mungkin, tanpa niat untuk campur tangan urusan politik dalam negeri negara itu.
Ketegangan yang sudah berlangsung lama antara pemerintah pusat Kepulauan Solomon dan Provinsi Malaita memuncak pada hari Rabu ketika ratusan pengunjuk rasa turun ke ibu kota negara Pasifik itu, mengepung parlemen dan menuntut untuk diizinkan masuk.
Polisi berusaha mencegah mereka memasuki kompleks, dan dilaporkan menembakkan gas air mata dan peluru karet ke kerumunan. Pada titik tertentu, sebuah gubuk di halaman parlemen tempat anggota parlemen pergi untuk istirahat makan siang dibakar.
Setelah bala bantuan polisi tiba di tempat kejadian, massa membubarkan diri; namun, penjarahan dan kekacauan terus berlanjut di seluruh ibu kota, dengan sejumlah bisnis China dan sebuah kantor polisi dibakar sebagai akibatnya.
Dari tahun 1999 hingga 2003, Kepulauan Solomon berada dalam cengkeraman kekerasan etnis, dengan berbagai milisi menyerangnya di seluruh negeri. Saat itu dibutuhkan intervensi dari Misi Bantuan Regional untuk Kepulauan Solomon (RAMSI) yang dipimpin oleh Australia dan Selandia Baru untuk mengakhiri kekerasan yang menyebabkan ribuan orang tewas, terluka atau mengungsi.
Pada hari Jumat, kerusuhan menyebar ke berbagai daerah ketika rekaman muncul untuk menunjukkan pengunjuk rasa menghancurkan properti dan menjarah ruang pameran, termasuk pabrik tembakau Inggris-Amerika. Para perusuh juga membakar kediaman pribadi Perdana Menteri Sagavare di daerah Lunga.(mr/snd)
COMMENTS