HONIARA - Polisi Kepulauan Solomon menemukan tiga mayat di sebuah toko yang terbakar selama kerusuhan anti- China di distrik Chinatowan atau Pecinan di Honiara. Kerusuhan yang diwarnai pembakaran dan penjarahan toko-toko warga China ini terjadi setelah pemerintah memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan setelah diduga disuap Beijing.
Polisi telah melakukan lebih dari seratus penangkapan menyusul kerusuhan di ibu kota negara Pasifik Selatan itu dalam beberapa hari terakhir. Kerusuhan ini dimulai sejak Rabu lalu.
ABC News yang berbasis di Australia, pada Sabtu (27/11/2021) melaporkan tiga mayat hangus ditemukan di sebuah toko di distrik Chinatown pada kemarin malam. Laporan itu mengutip seorang penjaga keamanan di lokasi kejadian.
Banyak pengunjuk rasa berasal dari provinsi terpadat Malaita, di mana ada kebencian terhadap pemerintah dan penentangan terhadap keputusan 2019 untuk mengakhiri hubungan diplomatik dengan Taiwan dan membangun hubungan formal dengan China.
Tim forensik telah meluncurkan penyelidikan dan masih berada di tempat kejadian, tetapi penyebab kematian ketiga korban belum jelas. Asal kewarganegaraan ketiga korban belum jelas, namun toko-toko yang dibakar massa dilaporkan milik warga China.
Toko-toko di lingkungan Chinatown dijarah dan dibakar selama kerusuhan di ibu kota.
Lebih dari seratus orang ditangkap karena kerusuhan dan penjarahan terkait dengan protes saat ini. Demikian disampaikan Kepolisian Kepulauan Solomon dalam sebuah pernyataan hari ini.
Polisi setempat telah didukung oleh pasukan polisi dari Papua Nugini dan Australia yang datang sejak kemarin.
Sekitar 50 petugas dari Royal Papua New Guinea Constabulary tiba di Honiara kemarin, sehari setelah Australia mengirim pasukannya sendiri ke ibu kota. Pengerahan pasukan polisi kedua negara itu sebagai respons atas permintaan dari pemerintah Kepulauan Solomon.
"Australia dan Papua Nugini prihatin dengan perubahan kekerasan yang dilakukan saat protes di Honiara dan bersama-sama menekankan pentingnya menyelesaikan ketegangan secara damai," kata Menteri Luar Negeri Papua Nugini Soroi Eoe dan Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne.
"Kami bertujuan untuk membantu memulihkan ketenangan dan memungkinkan proses konstitusional yang normal untuk beroperasi," kata mereka dalam sebuah pernyataan, yang dilansir Reuters.(mr/snd)
COMMENTS